Banten Hits – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Provinsi Banten diharapkan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Banten.
“Sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, dan berapa poin harus ada yang masuk. Secara umum, harus selaras dengan Undang-undang nya,” kata Kepala Sekolah Demokrasi, Huda di sela-sela Uji Publik Raperda Perlindungan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, di Rumah Makan S’Rizki, Jl. Jendral Sudirman No 14 Ciceri, Serang, Selasa (29/12/2015).
Huda mengatakan, Raperda yang akan masuk ke Progam Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 tersebut diharapkan bisa diwujudkan secara maksimal.
“Masalah lain adalah kita tinggal mendorong di legislatif, karena ini kan yang punya inisiatif Dewan. Jadi, kita tinggal kawal,” ujarnya.
Pihaknya mengharapkan, agar rancangan yang dikerjakan selama berbulan-bulan tersebut nantinya bisa terealisasi dengan baik. Terutama, dalam melindungi petani dan nelayan di Banten.
“Harapan kita, apa yang sudah kita buat bisa jadi bahan masukan untuk nantinya bisa melindungi petani dan nelayan,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Banten Aries Hawalany mengatakan, dibuatnya sebuah regulasi adalah untuk melindungi masyarakat.
“Regulasi atau Perda itu dibuat untuk kepentingan rakyat yang haknya belum diakomodir oleh Pemerintah, karena dasarnya adalah keinginan rakyat,” imbuhnya.(Nda)
