Banten Hits – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pandeglang mendesak Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi segera membuat Surat Keterangan (SK) Pengguna Anggaran tahun 2016. Pasalnya, belum diterbitkannya SK tersebut, pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang tak akan kunjung menerima gaji.
DPRD menilai, jika hal ini terus terjadi pada setiap tahun, maka Pemkab Pandeglang dianggap tak pernah mau belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, mengingat setiap awal tahun gaji pegawai kerap menjadi persoalan lantaran terlambat. Hal ini lah yang juga menjadi sorotan Legislatif tentang kinerja Eksekutif.
“Idealnya Bupati segera mengeluarkan SK Pengguna Anggaran, PPK dan lainnya. Pemkab harus belajar dari pengalaman. Kalau setiap tahun terjadi, kami mempertanyakan kinerja dan kredibilitas Eksekutif. Kasihan para pegawai, mereka juga bagian dari masyarakat yang harus kita perjuangkan aspirasinya,” terang anggota Banggar DPRD, Dada Sudarman kepada wartawan, Selasa (12/1/2016).
Padahal menurut politisi PDI-Perjuangan ini, setiap kegiatan Legislatif dalam pembahasan APBD dan RAPBD termasuk APBD tahun 2016 sudah disahkan dan diketuk palu dalam paripurna Oktober 2015 dan dievaluasi Gubernur pada Desember lalu.
Namun, jika kondisinya demikain, ia justru mengkhawatirkan pada pelaksanaan program anggaran pembangunan akan molor kembali, seperti yang terjadi ditahun 2015. Sedangkan, janji TAPD diawal tahun 2016 semua akan direalisasikan termasuk gaji pegawai.
”Jadi semua sudah dilalui, tapi kenapa Pemda belum mengeluarkan gaji para pegawai, Seharusnya, sudah tidak ada kendala. Tapi, tahun ini terjadi lagi,“ tandasnya.(Nda)
