Banten Hits – Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banten segera mengevaluasi program Jamsosratu.
Lembaga yang bermarkas di Jalan RT Hardiwinangun ini juga kerap mendapat aduan tentang program tersebut, yang mengarah kepada dugaan penyimpangan.
“Setelah kami lihat dan mengamati, banyak sekali aduan, mulai dari pemotongan penerima bantuan hingga biaya untuk materai dan segala macam,” ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi KTP Lebak, Agus Ider Alamsyah, kepada Banten Hits, kemarin.
Agus mencontohkan, salah satunya di Kecamatan Cigemblong. Program tersebut justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau ditujukan ke arah yang benar, sebenarnya Jamsosratu membantu masyarakat kecil, tapi para realisasinya ini yang kadang dimanfaatkan oleh oknum tidak jelas,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Dinas sosial Kabupaten Lebak bisa menyampaikan aduan yang datang ke lembaganya kepada Pemprov Banten agar program tersebut bisa dievaluasi.
“Kasihan masyarakat kecil kalau harus dijadikan objek terus menerus. Dan, kalau ada konsultan yang terindikasi, maka sesuai aturan yang ada kami minta dipecat dan ganti dengan konsultan yang bersih,” jelasnya.(Nda)
