Banten Hits – Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Pandeglang mengatakan, penuntasan dugaan kasus penyelewangan dana tunjangan guru daerah (tunda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang yang penyelidikannya tengah dilakukan Kejari Pandeglang, tidak boleh mandek di tengah jalan. Pasalnya, kasus tersebut merupakan atensi publik yang harus serius ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Jangan dikira masyarakat Pandeglang tidak memantau, ada kemungkinan kita masyarakat Pandeglang turun ke jalan seperti pengungkapan kasus suap pinjaman Pemkab Rp 200 miliar kepada BJB manakala penegak hukum loyo dan tidak punya nyali menyeret koruptor ke meja hijau,” kata Koordinator LAKiP Pandeglang Zaenal Abidin kepada Banten Hits, Senin (20/6/2016).
Supaya penuntasan kasus penyelewengan tunda tidak mandek, LAKiP Pandeglang mendesak Panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Banten DPRD Kabupaten Pandeglang, menindaklanjuti kasus dugaan penyelewengan dana tunjangan guru daerah di Dindikbud Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015.
“Kami mendesak Pansus LHP untuk meminta kepada BPK melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penyelewengan dana tunda di dinas pendidikan yang saat ini tengah bergulir di Kejari Pandeglang,” tegasnya Zaenal.
Zaenal mengungkapkan, berdasarkan LHP BPK terhadap APBD Pandeglang 2015, dugaan penyelewengan dan tunda tidak menjadi temuan BPK padahal kasus itu diduga sudah berjalan hampir tiga Tahun. Selain itu, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penglolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
“Karena di Pasal 21 ayat 3 DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” jelasnya.(Rus)
