Pandeglang – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang Kamis (2/2/2017), menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang. Penggeledahan terkait dugaan korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) di Dindikbud Pandeglang tahun 2011-2015. Lima hari setelah menggeledah, penyidik menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.
BACA JUGA: Geledah Dua Kantor soal Dugaan Korupsi Tunda, Ini yang Dibawa Kejari Pandeglang
Ketiganya adalah mantan Kadindikbud Pandeglang (2012-2013) Abdul Azis, Sekretaris Dindikdbud Pandeglang (2012-2013) Nurhasan, dan mantan Bendahara Dindikbud Pandeglang (2012-2014) Rika Yusilawati.
“Surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikannya sudah ditandatangani oleh Pak Kajari,” kata Kasi Pidsus Kejari Pandeglang, Feza Reza, kepada awak media, Selasa (7/2).
Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik tak langsung menahan ketiganya.
“Kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan penahanan akan kita lakukan,” tukasnya.
Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan dua mantan Bendahara Dindikbud Pandeglang, Tata Sopandi dan Rusbandi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rusbandi meninggal dunia. Meninggalnya Rusbandi diakui kejari menjadi kendala dalam proses penyidikan lanjutan.
Sementara itu, kuasa hukum Tata Sopandi, Hadian Surahmat meyakini, kliennya bukanlah pelaku utama dalam kasus tersebut. Hadian mengatakan, saat menjabat sebagai bendahara Dindik, Tata tak mengetahui sama sekali proses penganggaran dana tersebut.
“Uang yang sudah masuk dia (Tata-red) mengeluarkan (bayarkan-red). Tetapi proses pengganggaran dia tidak tahu, yang mengusulkan dan tidak pernah ada RKA-SKPD. Itu yang perlu dicatat,” ungkap Hadian, Kamis (29/12/2016).(Ep)
