Pandeglang – Seleksi perangkat desa di Kabupaten Pandeglang ternyata masih menyisakan persoalan. Seleksi diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang No. 81 tahun 2016 seharusnya dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga desa setempat.
Hasil study lapangan Pengurus Rayon PMII Fakultas Hukum Unma Banten, seleksi perangkat desa di Kecamatan Bojong masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, seleksi diduga tidak dilakukan secara terbuka dan tidak netralnya panita seleksi (pansel).
Ketua Rayon PMII Fakultas Hukum Unma Banten, Muhamad Firdaus mengungkapkan, sebagai bentuk kontrol sosial dan menjadi sorotan di organisasinya atas ketimpangan dan kekurangan dari pelaksanaan seleksi perangkat desa, para aktivis ini melakukan sosialisasi terkait implementasikan Perbup tersebut di dua desa di Kecamatan Bojong.
“Jadi jangan heran jika bakal calon itu pun adalah keluarga mereka sendiri,” kata Firdaus, dalam rilis yang diterima Banten Hits, Jumat (3/3/2017).
Menurutnya, tidak netralnya pansel lantaran di dalam Perbup tersebut, kepala desa diberikan kewenangan dalam proses pembentukan panitianya.
“Ini adalah bukti kekurangan Perbup itu karena kepala desa berhak mengatur keseluruhan dari pembentukan panitia seleksi sehingga dalam pelaksanaan cenderung tidak netral,” katanya.
Seharusnya, pihak Kecamatan Bojong bisa lebih jeli menangani kasus seperti ini, karena rekomendasi yang di berikan pihak kecamatan punya dampak yang besar untuk pemerintah desa.
“Jangan sampai pihak kecamatan dan kepala desa melakukan KKN, dan harus melayani masyarakat bukan kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.(Ep)
