Tangerang – Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang, Dan Persada menginginkan pemerintah mengambil tindakan tegas, terkait maraknya keberadaan angkutan berbasis online di wilayah Tangerang, Khususnya Kabupaten Tangerang.
Menurut Dan Persada, keberadaan angkutan berbasis online tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah angkutan orang maupun barang.
“Angkutan online tidak memenuhi azas aturan. Pemerintah mestinya harus menjamin terselenggaranya angkutan resmi yang dapat memberikan kontribusi pada daerah,” ujarnya saat ditemui Banten Hits di Kantor DPC Organda Kabupaten Tangerang, Kamis (9/3/2017).
Dijelaskannya, masalah angkutan online sudah menjadi isu nasional bukan hanya di Tangerang, untuk jumlah kendaraan sendiri pihaknya memiliki batas, terlebih untuk operasioanl jalur atau trayek.
“Kita ada kuota untuk trayek. Tetapi mereka (online) kan tidak dibatasi, hanya bermodalkan aikasi saja,” tambahnya.
“Kita menolak online, mana peran pemerintah dalam menjamin angkutan resmi?,” tutup Dan.(Zie)
