Pandeglang – Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2016.
Ada sejumlah kritik yang disampaikan sejumlah fraksi, salah satunya terkait masih tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) APBD yang mencapai Rp282 Miliar.
Juru Bicara F-NasDem, Dadi Rajadi, mengatakan, meski laporan keuangan Kabupaten Pandeglang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tingginya Silpa patut menjadi salah satu hal penting yang menjadi perhatian khusus Bupati Irna Narulita.
“Ini artinya, serapan anggaran belum maksimal. Maka dari itu, kami berharap tahun depan bisa dimaksimalkan terkait penyerapan anggaran itu,” ujar Dadi, Senin (10/7/2017).
NasDem juga mengkoreksi tata cara penulisan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 yang disampaikan Irna beberapa waktu lalu. Pasalnya, Irna membaca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan dialek bahasa Inggris.
“Padahal itu singkatan, sebab akan berbeda artinya jika apabila dibaca dengan ejaan bahasa Inggris,” tuturnya
NasDem menilai, bupati tak paham cara membaca dan menulis laporan pertanggungjawaban. Oleh karenanya lanjut Dadi, pihaknya menyarankan agar bupati berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim penyusun ketika akan membaca laporan agar tak ada lagi kesalahan.
“Kami minta, saudari bupati berkonsultasi dulu dengan tim penyusun saat akan membacakan laporan agar tidak terjadi kedua kalinya,” pesan Dadi.
Irna tak membantah ada kesalahan saat membacakan nota pengantar. Namun, ia menilai jika hal tersebut tidak pantas dilakukan dalam forum resmi seperti rapat paripurna.
“Memang itu tidak baik disampaikan di forum yang resmi ini,” tukas Irna.
Irna berdalih, kesalahan tersebut disebabkan akibat terburu-buru karena naskah laporan yang terlalu panjang. Terlebih sambung Irna, banyak angka-angka yang pengucapannya cukup sulit dilafalkan.
“Memang ibu ada membacakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Mungkin ibu tambahkan karena memang panjang sekali dengan angka-angka. Adalagi Laporan Operasional (LO) di bawah, ibu memang terburu-buru. Kadang-kadang ibu ulang karena kepanjangan untuk membaca angka yang sangat panjang,” paparnya.
Meski begitu, Irna menerima kritikan tersebut sebagai masukan positif agar laporan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah lebih baik.
“DPRD kan memang sangat jeli sebagai lembaga pengawasan. Jadi semua hasil masukan dan kritikan sangat berharga untuk kami,” pungkasnya.(Nda)
