Pandeglang – Tak kurang 2.000 Kepala Keluarga (KK) akan tergusur proyek Reaktivasi jalur Kereta Api Rangkas-Labuan sepanjang 65 kilometer. Tak ada ganti rugi, baik dari pemerintah maupun PT KAI.
“Hanya relokasi untuk pendidikan, kesehatan, tempat ibadah. Tapi, itu nanti difikirkan oleh Bappeda. Masyarakat juga tidak minta ganti rugi kok, tidak ada masalah, mereka sudah siap dan mengucapkan terima kasih karena sudah 31 tahun diizinkan tinggal di sana (tanah milik KAI),” kata Kepala Dishub Pandeglang, Tata Nanzar Riadi, Selasa (1/8/2017).
Saat ini kata Tata, pemerintah tengah menyelesaikan analisis dampak lingkungan (Amdal) dari Kecamatan Saketi hingga Labuan. Kemungkinan, pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah dilaksanakan kegiatan di Rangkas ke Serang, kemudian baru Pandeglang.
“Diperkirakan, pembangunan di Pandeglang dimulai pada tahun 2018 atau 2019. Dan ini (reaktivasi) adalah alternatif mengubah kemacetan di Pandeglang,” terang Tata.
Tata menyebut, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 Triliun yang mencakup seluruh pembangunan reaktivasi rel kereta di Banten. Adapun rel kereta api yang ditutup pada tahun 1982 itu akan melintasi 3 stasiun di Pandeglang, yakni Stasiun Saketi, Bojong, dan Picung.
“Untuk Saketi-Bayah akan dilewati 3 stasiun, yakni Saketi, Bojong, dan Picung. Kalau di Pandeglang, dari Kadomas hingga Labuan, tidak ada masalah,” katanya.(Nda)
