Pandeglang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pandeglang gagal menyerap anggaran sebesar Rp6,4 miliar untuk pengadaan buku umum dan koleksi perpustakaan umum dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang Asep Rahmat mengatakan, tidak terserapnya anggaran tersebut karena batalnya lelang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dikaji untuk disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 9 tahun 2017 atentang Petunjuk Operasional DAK.
Akibatnya, Pemkab Pandeglang harus menyiapkan anggaran pengganti pengadaan buku tersebut.
BACA JUGA: Rp6,4 Miliar Anggaran Pengadaan Buku di Pandeglang Terancam Tak Terserap
“Informasi yang harus diganti Rp3 miliar dan itu jadi beban APBD. Mengingat secara keseluruhan, serapan DAK Pandeglang telah memenuhi target,” kata Asep, Kamis (31/8/2017).
Meski RPP pengganti dari dindik sudah masuk kembali. Namun, melihat batas waktu yang ditentukan, proses lelang tidak akan terkejar. Namun, pihaknya akan tetap menayangkan pengadaan tersebut sambil berupaya meminta kepada pemerintah pusat agar mendapat toleransi.
“Kami berharap ada toleransi dari pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pandeglang Feri Hasanudin menjelaskan, hal itu merupakan konsekuensi yang harus ditanggung. Namun, menurut Feri Rp3 miliar merupakan nilai yang cukup ringan.
Pasalnya, akan diakumulasikan dengan rasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp20.8 miliar. Pemkab akan menghitung kembali kekuatan fiskal daerah untuk mengatasi kerugian tersebut.
“Itu kan konsekuensi DAK yang tidak dilaksanakan, maka tidak akan dikucurkan. Tapi itu masih ringan. Nanti kami lihat dana penggantinya akan kami diambil dari mana. Mungkin diakumulasi dengan rasionalisasi DAU,” kata Feri.
Jika pengadaan buku dirasa sangat penting, maka pemkab akan mendorong agar pengadaan tetap dilaksanakan menggunakan dana APBD.
“Kalau tidak terserap ya hilang. Tapi, kalau ini memang krusial ya kami dorong APBD untuk ke sana,” imbuhnya.(Nda)
