Pandeglang – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang (AMPP) yang terdiri dari KNPI, PMII, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan Pemuda Pandeglang mendesak DPRD segera menggunakan hak angket.
Juru Bicara AMPP Oji Fahroji mengatakan desakan kepada DPRD untuk menggunakan hak angket guna menindaklanjuti 12 persoalan, di antaranya: pemangkasan DAU sebesar Rp20 miliar, amanat paripurna tentang rekomendasi pergantian Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, pembangunan RSP Menes, pembatalan rumah dinas wakil bupati, pembebasan akses jalan masuk TPA Cigeulis, edaran bupati tentang percepatan pelaksanaan pembangunan dan pedoman penggunaan dana desa, penyusunan perencanaan infrasatruktur, program lumbung jagung nasional, anggaran rumah tangga bupato, realisasi anggaran dari dinas pendidikan, persoalan di ULP dan gagalnya pembangunan pasar induk bantuan pemerintah pusat.
“Jika DPRD menemukan masalah dalam penyelidikannya, serahkan kepada pihak berwenang. Kalau memang ada tindak pidana korupsi laporkan ke kejaksaan atau KPK. Jadi langkah-langkah proteksi dan penyelesaiannya itu kelihatan,” kata Kordinator AMPP, Lukman Hakim.
Menanggapi desakan itu, anggota Komisi II Andhy Mukit berharap, dengan usulan tersebut beberapa hal yang selama ini dianggap belum maksimal bisa dioptimalkan.
“Ada perbaikan ke depannya dan apa yang kita harapkan terkait kepentingan masyarakat dapat terlaksana,” ucap politisi Golkar ini.
Namun, semua usulan akan terlebih dahulu dipilah, mengingat penggunaan hak angket harus memiliki dampak yang luas.
“Barangkali ada beberapa hal yang perlu kita pilah-pilah di sini. Terlalu banyak kalau seperti ini, apalagi kita dibatasi waktu. Makanya kita pilah mana ini yang urgen,” pungkas Andhy.
Ada 17 angota dewan yang berasal dari komisi II dan IV yang setuju penggunaan hak angket. Sayang, saat akan ditemui, tidak ada satu pun anggota dewan di komisi I dan III.(Nda)
