Serang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Provinsi Banten sampai 2018.
Dilansir dari detik.com, Ketua Tim Korsupgah KPK di Banten Wuryono Prakoso mengatakan, sistem pencegahan akan mulai masuk ke isu sektoral dan mengintensifkan partisipasi publik dalam pemantauan pencegahan korupsi.
“Benar tidak sebetulnya capaiannya dan ada manfaatnya dirasakan oleh publik. Saatnya (Korsupgah) mengimplementasikan isu-isu sektoral,” kata Wuryono, di KP3B, Kota Serang, Selasa (30/1/2018).
Pada tahun ini, lembaga antirasuah akan melakukan kroscek atas penerapan sistem pencegahan yang sudah dilakukan pada tahun 2017.
BACA JUGA: WH Berharap OTT di Cilegon Jadi OTT Terakhir di Banten
Wuryono menjelaskan, sistem pencegahan yang fokus pada isu sektoral sudah dilakukan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. KPK akan mengkoscek verifikasi data dan mengkombinasikannya di platform e-Goverment.
“Misalkan mengkroscek PTSP yang berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dari 82 rencana aksi, 6 item di tahun 2017 diakui Sekda Banten Ranta Soeharta sudah berjalan dengan baik. Di antaranya, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan, perizinan satu pintu, pengelolaan SDM, dan terakhir pengawasan dan pengendalian.
“Sekarang tinggal pelaksanan, salah satu item itu apakah sudah diperbaiki,” katanya.
Pada tahun 2017, sambung Ranta, Korsupgah KPK memang bekerja di isu pembinaan internal pemprov. Menurutnya, masuknya isu sektoral akan memberikan keleluasaan bagi KPK pada pencegahan korupsi di bidang infrastruktur, pertanian, dan lain-lain.(Nda)
