Serang – Warga Banten memiliki harapan besar, kepemimpinan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy mampu membenahi sistem birokrasi dan pemberantasan korupsi di Banten. Namun hampir setahun kepemimpinannya, WH-Andika tak menunjukan komitmen kuat terhadap dua hal yang menjadi harapan warga.
Hal tersebut dikemukakan aktivis anti-korupsi dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada. Pria yang konsisten memperjuangkan perbaikan sistem di Banten ini mengemukakan dua hal.
Pertama, adanya Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang dilakukan inspektorat kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten 2017 lalu. Menurutnya, WH-Andika tidak melakukan tindakan apapun terhadap kepala OPD dari hasil pemeriksaan khusus tersebut.
“Jika komitmen itu kuat semestinya adanya langkah konkret dengan melaporkan hasil ATT kepada penegak hukum,” tegas Uday dalam keterangan tertulis yang diterima Banten Hits, Senin (5/2/2018).
Lalu kedua, lanjut Uday, soal manuver Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta yang melakukan tidak politik praktis saat dirinya menjadi bakal calon wali kota kota Serang. Ribuan antribut saat itu disebar Ranta di Kota Serang. Bahkan Ranta secara terang-terangan mengenakan atribut Partai Politik (Parpol) demi mendapatkan dukungan, meksipun akhirnya kandas.
Ranta menurut Uday, semestinya memberikan teladan kepada bawahannya sebagai orang yang menjabat tertinggi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun ia lupa seolah Ranta tengah menjadi seorang politikus. Dengan begitu Ranta diduga melanggar Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 214.
“Dalam PP tersebut secara eksplisit apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Apa sikap WH-Andika?, tidak ada,” cetusnya.(Rus)
