Serang – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang atas laporan calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Agus Irawan-Samsul Bahri, di Kantor Bawaslu Banten, Jumat (16/23/2018).
Pasangan Agus-Samsul menuding KPU tidak melakukan tahapan verifikasi faktual (verfak). Selain ke DKPP, pasangan dari jalur independen ini juga mengajukan gigatan ke PT TUN.
Agus mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DKPP.
“Kesimpulan itu serahkan ke DKPP, kami sudah uraikan kesalahan etiknya,” kata Agus.
Terkait tudingan tersebut, Kepala Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri menjelaskan, terkait verfak, KPU sudah memberikan bantahan melalui alat kerja, mencatat nama pendukung yang bakal dilakukan verfak oleh PPS.
Setelah diverfak namun masih banyak nama dukungan yang tidak ditemukan, nama tersebut dimasukan ke alat kerja dua. Dari alat kerja satu dan dua dijumlah dan dilaporkan ke PPK.
“Itu dilakukan setiap hari. Intinya semua tuduhan pengadu kita jawab dengan alat kerja,” tegas Fierly seraya menambahkan, KPU siap menerima keputusan DKPP danm PT TUN.
Sementara itu, anggota DKPP Prof Muhammad yang bertindak sebagai hakim mengatakan, keputusan DKPP berdasarkan keterangan kedua belah pihak.
“Nanti kita nilai masing-masing argumentasinya. Kita mau rapat dari fakta-fakta persidangan,” katanya.
Kata Muhammad, DKPP belum bisa memastikan apakah ada dan tidaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terkait keputusannya tidak meloloskan pasangan Agus-Samsul sebagai peserta Pilkada 2018. Keputusan akan disampaikan paling lambat satu minggu kedepan.
“Apakah ada sidang kedua atau cukup sekali saja, akan dinilai nanti,” pungkasnya.(Nda)
 menggelar sidang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan KPU Kota Serang){kind=link}