Serang – Pemerintah memperbaharui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi. Dalam paket ini, di antaranya mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menyoroti kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK tersebut. Menurutnya, pada paket ekonomi 16 banyak sektor yang seharusnya untuk rakyat indonesia, namun jika digulirkan Rizal menilai hal itu dapat meningkatkan investasi asing demi pertumbuhan ekonomi. Itu adalah kebijakan yang sangat berbahaya karena membunuh kesempatan bisnis bagi pengusaha domestik dan dalam jangka menengah akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap USD (dolar AS).
“Saya kecewa dengan ekonomi ke-16, Di mana sektor yang seharusnya untuk usaha kecil menengah, namun diberikan 100 persen kepada asing. Misalnya warnet itu kan bisnis rakyat modal 5 PC. Kemudian akupuntur. Nyetak sablon ini kan bisnis mahasiswa, masa harus dikasih ke orang asing,” ujar Rizal kepada awak media usai menjadi pembicara ‘Seminar Ekonomi Nasional’ di Kampus UIN SMH Banten, Senin 19 November 2018.
Rizal mengungkapkan, jika paket kebijakan ekonomi 16 sampai terjadi, banyak sekali sektor-sektor yang dibuka habis-habisan yang memurutnya akan merugikan rakyat Indonesia. Bahkan, ujungnya pekerja dari negara tetangga yang akan buka warnet dan sebagainya di Indonesia.
“Sehingga bangsa kita nanti hanya bisa jadi bangsa kuli,” ucapnya.
Apalagi lanjut Ida, misalkan ada salah satu yang mengizinkan perusahaan 100 persen yang memiliki genetika seperti tanaman dan binatang dan jika memiliki 100 persen akan dipatenkan.
“Ya nanti tumbuh-tumbuhan yang bagus tersebut akan jadi milik para asing. Jadi saya pinta Pak Jokowi untuk dicabut kebijakan ini. Menteri harus lebih kreatif lah masih banyak cara-cara lain supaya Indonesia bisa lebih hebat,” jelasnya.
“Jangan semua usaha kecil kitasektornya di kasih ke orang asing,” pungkasnya.(Rus)
