Pandeglang- Ribuan unit kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Pandeglang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tunggakan tersebut terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Juli 2019.
Dari data yang didapat, terdapat 1207 unit kendaraan yang masih menunggak PKB. Ke 1207 kendaraan itu diantaranya kendaraan roda empat yakni. 1 Sedan, 8 Jeep, 143 Minibus, 8 Microbus, 15 Light Truck, 35 Pick Up dan 36 Ambulance.
Sementara itu, untuk roda 2 dan 3 tercatat sebanyak 961 unit. Jika di total jumlah tunggakan PKB yang harus dibayar Pemlab Pandeglang kurang lebih mencapai Rp400 juta
“Masih banyak yang nunggak, kita selalu berkordinasi Pemda, baik melalui tulisan ataupun lisan,”kata Ervi Irviliani Kasi pendataan dan penetapan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten wilayah Pandeglang, Sabtu, 22 Juni 2019.
Kendati demikian, Ervi memklumi hal tersebut, karena dimungkinkan sudah banyak kendaraan yang tidak digunakan. Akan tetapi, jika kendaraan tersebut sudah tidak terpakai diharapkan secara langsung memberikan laporan secara tertulis kepada pihak Bapenda.
“Maka dari itu harus kroscek juga ke bagian setempat. Karena jika memang sudah tidak layak pakai mereka bisa mengajukan untuk pemblokiran,”ujarnya.
Sementara Kasubid Pemeberdayaan Barang Milik Daerah BPKD Pandeglang, Muhaemin menyebut belum menerima data konkret tunggakan pajak dari pihak Bapenda. Kendati demikan, terkait tunggakan PKB, dia berdalih banyak kendaraan yang rusak namun masih tercatat sebagai wajib pajak.
“Kami belum pegang data, sampai saat ini juga dari Samsat belum ada konfirmasi ke kita mengenai pajak sampai tahun 2019. Tahun kemarin juga itu masih banyak kendaraan yang posisinya rusak berat tapi masuk pajak,”kilahnya.
Editor: Fariz Abdullah
