Serang- Puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa, di depan kantor DPRD Banten, Senin, 2 September 2019.
Tujuh tuntutan dilayangkan mahasiswa gabungan HMI, PMII, IMM, KAHMI dan GMNI dalam unjuk rasa yang dilakukan tepat saat momentum pelantikan atau pengambilan sumpah anggota DPRD Banten periode 2019-2024. Salah satunya mengenai keterbukaan informasi publik
Amin Rohani koordinator aksi menilai selama ini mahasiswa amatlah kesulitan mendapatkan informasi di DPRD Banten periode sebelumnya sehingga pengawalan pembangunan di tanah jawara tak bisa dilakukan secara optimal.
“Bagi kita yaitu poin ke 7 tentang bagaimana keterbukaan informasi Publik ini masih sangat rendah sekali. Sekretariat Dewan Provinsi Banten menjadi salah satu tuntutan bagi kita sehingga ke depan kalau seandainya lembaga dewan Provinsi Banten yang terluka kita bisa menilai kita bisa menilai kinerja-kinerja mereka,”teriak Amir saat berdiskusi dengan para legislator.
Ia juga menuding bahwa DPRD Banten tak mampu menjalankan amanat dari undang-undang nomor 8 tahun 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
“Kita mendorong itu sehingga kedepan penilaian kita akan lebih objektif kalau kita lagi mendengar bahwa 1 bulan pertama itu dewan sedang melakukan apa-apa kepemimpinan kemudian masalah lainnya,”katanya.
Sementara itu Pimpinan sementara DPRD Banten Andra Soni menyatakan siap untuk menjalankan segala tuntutan mahasiswa.
“Pimpinan sementara mempunya keterbatasan apa yang disampaikan kawan-kawan merupakan harapan kami, dan kami menerima usulan kawan kawan,”katanya.
“Insyaallah doakan kami, kami hadir sini karna rakyat,” tutupnya.
Dalam aksi tersebut mahasiswa juga mendesak para wakil rakyat untuk menandatangani pakta integritas yang disiapkan massa aksi.
Editor: Fariz Abdullah
