Lebak- Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebak mencatat terdapat enam paket proyek yang batal dilelangkan pada tahun 2019. Totalnya diprediksi mencapai Rp3,4 Miliar.
Kepala bagian (Kabag) ULP Kabupaten Lebak, Puranjanu mengatakan Ke-enam paket yang tidak jadi dilelangkan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebanyak empat paket. Kemudian Disparpora satu paket dan BPBD Kabupaten Lebak sebanyak satu paket.
“Untuk PU, dua paket konsultasi senilai Rp 350 juta, satu paket kontruksi (jembatan non permanen di Desa Jatake, Kecamatan Panggarangan) senilai Rp 798 juta dan satu paket peningkatkan fungsi saluran drainase perkotaan Rangkasbitung sebesar Rp 1,2 miliar. Lalu yang Dispora satu paket konsultasi (kajian-kajian) Rp 707 juta dan BPBD kajian pemetaan sebaran banjir Rp 369 juta,”kata Puranjanu kepada awak media, Senin, 18 November 2019.
Puranjanu menegaskan, ke-enam paket tersebut bukan termasuk gagal lelang tetapi tidak atau batal diajukan oleh OPD-nya. Sampai sekarang belum ada pengajuan atau klarifikasi pembatalan kepada ULP.
“Secepatnya kita akan minta klarifikasi ke OPD kenapa sampai sekarang belum ada pengajuan. Ini berdasarkan RUP yang ada di kita, namun belum mengajukan proses lelang,”katanya.
Kaitan batal mengajukan lelang, jelas Puranjanu hal itu dikembalikan kepada OPD terkait. ULP sambung Puranjanu hanya bertugas melakukan penginputan lalu mengumumkan paket dilelangkan.
“Takutnya ada perubahan anggaran perencanaan apa ada kegiatan lain. Yang jelas ke- enam paket tersebut sudah tidak mungkin dapat diajukan untuk dilelangkan tahun ini,”katanya.
Ke-enam paket tidak dapat dilelangkan karena waktunya sudah mepet. Sudah mau tutup buku.
“Sedangkan paket kontruksi, konsultasi dan kajian itu membutuhkan waktu panjang. Minimal itu tiga bulan sedangkan sekarang ini sudah masuki akhir tahun jadi sudah tidak mungkin bisa dilelangkan,”katanya.
Editor: Fariz Abdullah
