Serang – Gelombang protes penolakan rencana penggabungan alias merger Bank Banten dengan BJB (Bank Jabar Banten) terus disuarakan mahasiswa dan kelompok kritis di Banten.
Protes-protes digelar dalam bentuk aksi unjuk rasa, maupun diskusi-diskusi. BantenHits.com mencatat, eskalasi protes terjadi dua pekan terakhir.
Ternyata, protes soal rencana merger ini tak hanya disuarakan di Banten, namun turut juga disuarakan wakil rakyat di DPR RI.
Dikutip BantenHits.com dari Merdeka.com, Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi menyebut upaya penyelamatan Bank Banten akan mengorbankan BJB.
Mulyadi menegaskan, aset pemerintah daerah harus dijaga. Jangan sampai hanya karena perintah pemerintah pusat, pemerintah daerah manut saja.
“Kita harus jaga aset masyarakat Jabar, jangan karena kebijakan pusat, lalu kita pasrah, punten,” jelas Mulyadi, Senin, 15 Juni 2020.
Mulyadi mendesak, DPRD Jabar meminta kajian sebagai dampak positif dan negatif akuisisi Bank Jabar dengan Bank Banten.
Terlebih lagi, lanjut Politikus Gerindra tersebut, BJB merupakan perusahaan terbuka. Segala kebijakan harus berdasarkan keputusan pemegang saham. Meskipun Mulyadi mengakui, mayoritas pemegang saham BJB adalah Pemprov Jabar.
“Pemegang saham mayoritas kan pemprov, belum lagi sudah TBK, ada aturan jika corporate action tbk bernilai material perlu persetujuan pemegang saham,” tegas Mulyadi yang merupakan anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor tersebut.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pembina Gerindra ini juga mendorong agar dewan daerah menjaga dan perkuat seluruh sumber daya yang dimiliki daerah. Sehingga menjadi benteng ketahanan sosial ekonomi yang tangguh, dimana pada akhirnya mampu menjaga masyarakat melewati musibah ini dengan selamat.
“Terutama atas saham di Bank Milik Daerah, pastikan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, bentuk business plan yang berpihak pada kemajuan daerah dan kawal jangan melakukan corporate action yang ujungnya akan merugikan. Bahkan membahayakan kondisi bank daerah tersebut. Seperti mengambil alih saham perusahaan lain yang kondisi keuangannya sakit,” jelas pria kelahiran Jonggol, Bogor tersebut.
Tahap Uji Tuntas
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan perintah Presiden Jokowi untuk membantu penyelamatan PT Bank Banten Tbk dengan menggabungkan dengan BJB masih berproses.
Saat ini, tahapannya masuk pada due diligence atau uji tuntas. Menurut dia, proses due diligence perlu dilakukan secara detil mengingat PT Bank Banten dalam kondisi yang pailit. Secara prinsip ekonomi, pembelian bank yang sedang dalam kondisi tidak baik akan jauh lebih murah, namun tetap tidak sesederhana itu.
“(Penggabungan Bank Banten dan Bank BJB) Sedang proses due diligence, jadi apakah secara profesional bisa atau tidak. Kalau bisa pentahapannya seperti apa (sedang dikaji). Tapi, niat baiknya sudah ditunjukan. Kami ingin menolong sesama bank daerah.
Sudah diarahkan pak Presiden,” kata dia saat ditemui di Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 14 Juni 2020.
“Pailit, kan harganya murah. Tapi, membeli bank tidak sesederhana itu. Ada kajian. Itu akan mengatur berapa harganya, mengundang risiko atau tidak. Tapi selama ini proses sedang dilakukan,” imbuhnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
