Serang- Pemerintah Provinsi Banten telah menerima permohonan cuti bagi calon petahana di Pilkada serentak Provinsi Banten. Saat ini permohonan tersebut masih dalam tahap pemberkasan tingkat Pemprov belum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sekertaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar mengaku, pihaknya sudah menerima dan memproses pengajuan cuti untuk seluruh calon petahana yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020.
“Yang cuti semua diproses sudah mengajukan ke kami, kemarin terkahir Kota Cilegon (Ati Marliati, red),” kata Muktabar kepada awak media, saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Selasa 1 September 2020.
Muktabar menjelaskan, ketentuan cuti bagi kepala daerah sudah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Sedangkan, terkait teknisnya nanti Gubernur yang akan mengajukan tiga nama calon pejabat sementara (Pjs) masing-masing daerah kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ya itu nanti yang akan memberikan persetujuanya pak Gubernur (Wahidin Halimi, red),” ujarnya.
Adapun waktu penetapan Pjs, Muktabar mengakui waktunya kurang lebih 90 hari sejak petahana cuti melaksanakan kampanye yaitu mulai 26 Sempember sampai 5 Desember 2020.
“Penetapan ini tentu sesuai batas peraturan perundang-undangan ya,” ucapnya.
Diketahui, dari keempat daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 antara lain dua paket Kepala Daerah kembali mencalonkan diri yaitu pasangan calon (Paslon) Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa di Kabupaten Serang, sementara Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban di Kabupaten Pandeglang.
Sedangkan, untuk Kota Cilegon terdapat petahana Ati Marliati, dan Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, keduanya hanya menempati posisi sebagai Wakil Walikota.
Editor: Fariz Abdullah
