Serang – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi memprotes kebijakan Wali Kota Serang, yang meniadakan pos check point di delapan titik dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).
“Saya tidak sepakat kalau PSBB tidak ada check pointnya, kan kemarin sudah di sepakati kalo PSBB harus ada cek pointnya di rapat gugus tugas,” katanya, Selasa 29 September 2020.
Menurutnya, apabila pelaksanaan PSBB selama ini belum berjalan dengan baik, Ia menyarankan agar Pemkot Serang lebih tegas kembali.
“Kalau yang diterapkan PSBB ini belum dilaksanakan dengan baik terhadap protokol kesehatan dan lainnya, berarti Pemkot harus lebih tegas lagi,” jelansya.
Budi mendorong, agar Pemkot Serang menerapkan mini lockdown, seperti yang disarankan Presiden Joko Widodo, tetap tidak mematikan perekonomian.
“Saya sepakat dari mini lockdown, karena perekonomian nya tidak di tutup kan, karena negara pondasinya ada di ekonomi, kalo ekonomi nya di matiin juga ya lebih bahaya lagi dan akan timbul masalah yang baru,” tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Serang, Syafrudin menilai check point tidak efektif. Sehingga ia berencana tidak meniadakan check point.
Selain itu Syafrudin juga akan mengalihkan anggaran check point ke sosialisasi dan penyemprotan disinfektan dalam penanganan Covid-19 di Kota Serang.
Editor : Engkos Kosasih
.){kind=link}