Pandeglang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang melakukan protes anggaran perjalanan dinas (Perdin) tahun 2021 yang mencapai Rp 89,987 miliar.
Anggaran yang paling fantastis ialah
DPRD Pandeglang Rp 41,15 miliar, Dinas Kesehatan Rp 26,842 miliar, Sekretariat Daerah, Rp 4,882 serta DP2KBP3A sebesar Rp 3,415 miliar, Dinas Pertanian Rp 1,631 miliar dan DPUPR Rp 1,113 miliar.
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Tb Afandi menganggap anggaran tersebut merupakan pemborosan di tengah pandemi COVID-19.
“Jelas ini hanya pemborosan. Dengan angka segitu harusnya pemkab bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat di situasi pandemi seperti sekarang,” katanya di sela-sela aksi di depan gedung DPRD Pandeglang, Senin 8 Maret 2021.
Dia menilai para pejabat eksekutif maupun legislatif tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi COVID-19.
“Karena dengan anggaran sebesar ini urgensinya untuk apa. Akhirnya kami berpikir jangan-jangan ini hanya akal-akalan pejabat saja supaya bisa menaikan anggaran untuk kepentingan pribadi mereka,” jelasny.
Mahasiswa pun mendesak Pemkab Pandeglang segera melakukan refocusing anggaran Perdin tersebut. Mereka mendorong pejabat Pandeglang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding menganggarkan perdin hingga sebesar itu.
“Kami mendesak anggaran ini harus segera direfokusing baik dari legislatif maupun eksekutif. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Pandeglang,” tutupnya.
Editor : Darussalam Jagad Syahdana
