Cilegon – Isu ‘orang luar’ campur tangan dalam pemerintahan di Pemda Kota Cilegon menjadi sorotan aktivis dan mahasiswa. Padahal Kota Cilegon baru dua bulan ini dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru, yakni Helldy Agustian – Sanuji Pentamarta.
‘Orang luar’ dimaksud disebut akan dilibatkan dalam tim percepatan pembangunan yang rencananya akan dibentuk Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian.
“Kita bukan menolak dari pada pembentukan tim percepatan pembangunan. Tapi kita menolak adanya orang-orang dari luar yang tidak berkompeten. Bentuk saja dari tim internal SKPD (OPD) yang sudah ada atau mungkin dari tim parlemen yang punya kapasitas pengawasan dalam kinerja Pemkot, jadi tidak menghamburkan anggaran,” kata Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan didampingi sejumlah mahasiswa usai menemui Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj di Gedung DPRD Cilegon, Rabu, 7 April 2021.
Husen juga menyoroti terkait adanya dugaan transaksi jual beli jabatan di birokrasi, serta wacana Helldy-Sanuji untuk melepas aset Jalan Lingkar Selatan (JLS), hingga wacana pemerintah yang tidak akan melanjutkan sejumlah program pembangunan daerah sebelumnya.
“Kami berharap, program yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lama, yang itu baik, itu harus dijalankan. Salah satunya, yah Pelabuhan Warnasari. JLS tetap dipertahankan jangan sampai dilepas, dan JLU juga harus dijalankan, karena itu program yang sudah disetujui masyarakat. Karena uang rakyat yang sudah dikeluarkan itu puluhan bahkan ratusan miliar, jadi itu harus tetap dijalankan,” bebernya.
Lebih lanjut, Husen juga mempertanyakan janji politik Helldy-Sanuji yang menjanjikan 25 ribu penyerapan tenaga kerja selama masa kepemimpinannya.
“Sejauh ini kan belum ada progres dan langkah apa yang harus dilakukan. Sedangkan Cilegon sendiri berada di peringkat kedua angka pengangguran. Bukannya memberikan solusi, malah berstatemen pendidikan masyarakat Cilegon rata-rata lulusan SMP, ini kan menyakitkan perasaan masyarakat Cilegon,” tuturnya.
Untuk itu, Husen berharap, setelah bertemu dan menyampaikan kepada Ketua DPRD Cilego, aspirasinya itu dapat diakomodir dan menjadi perhatian serius parlemen agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj mengapresiasi masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pihaknya.
“Soal lapangan kerja, teknis dan pengawasannya seperti apa, sudah kita jelaskan. Sedangkan terkait tim percepatan pembangunan dari mana honornya, karena kan itu akan menghamburkan anggaran, nah itu yang belum bisa saya jawab. Apakah sumbernya dari dana pribadi atau dari APBD, makanya mereka minta hearing, jadi mereka tinggal kirim surat,” ungkapnya.
Isro menuturkan, pihaknya akan mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat agar hal tersebut diperhatikan secara serius oleh eksekutif.
“Yah kalau ada surat dari masyarakat, ketika mereka mempertanyakan, yah langsung pertemukan saja, biar nanti jawabannya langsung dari eksekutif. Jadi kita hanya memfasilitasi, biar kita juga sekalian tahu sumber anggarannya dari mana. itu juga alasan kenapa kita belum memanggil, karena belum ada aduan dari masyarakat,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan dari Pemerintah Kota Cilegon terkait pernyataan LSM Gapura ini. Wartawan BantenHits.com Iyus Lesmana sejak Kamis, 8 Maret 2021 jam 09.00 WIB sudah berada di Pemkot Cilegon untuk mendapatkan pernyataan langsung Wali kota dan wakil wali kota Cilegon.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
