Cilegon- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membagikan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Kabarnya, bantuan itu diberikan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Aksi bagi-bagi itu rupanya mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM) Gapura Banten.
Ketua LSM Gapura Banten, Husen Saidan mempertanyakan sumber anggaran pembelian kursi roda oleh OPD yang berada di lingkungan Pemkot Cilegon.
“Pembagian kursi roda itu sangat bagus, patut diapresiasi. Namun saya sebagai masyarakat juga bertanya – tanya, anggaran yang digunakan untuk membeli kursi roda itu dari APBD atau pribadi?, harus transparan. Kalau dari APBD kok bisa secepat itu langsung beli kursi roda, kan ada aturannya, nggak bisa main beli begitu aja,”kata Husen, Rabu, 21 April 2021.
Husen menegaskan tidak mempersoalkan jika pembelian kursi roda tersebut dengan menggunakakan uang pribadi. Namun Jika memang menggunakan APBD harus ada mekanisme yang di jalankan.
“Kalau memang uang untuk membeli kursi roda itu dari kantong pribadi sah-sah saja, harus kita diapresiasi. Tapi kalau anggaran yang digunakan bersumber dari APBD jangan juga diklaim sebagai bantuan pribadi, bisa jadi masalah nanti,”tegasnya.
“Jadi saya khawatir ada bentuk tekanan dari pimpinan kepada pejabat OPD untuk membeli kursi roda. Itu nggak boleh, karena nyumbang harus ikhlas, nggak boleh ada kesan paksaan. Kedepan DPRD harus berani manggil pihak – pihak terkait, jangan diem saja,”tambahnya.
Terpisah saat di konfirmasi awak media wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta sangat irit bicara. Ia mempersilahkan kepada awak media untuk langsung meminta tanggapan kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian.
“Langsung ke Pak Wali (Helldy-red) saja, satu pintu. Yang saya tau itu anggaran pribadi.” tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
