Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, terpaksa menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021, usai menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penundaan Pilkades ini sampai dua bulan atau sampai Oktobet 2021. Sebelumnya pelaksanaan Pilkades dijadwalkan pada 15 Agustus 2021.
“Kami sudah dapat surat dari Mendagri terkait pengunduran jadwal Pilkades. Besok (Selasa) akan dilakukan pembahasan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan, Senin 9 Agustus 2021.
Dikatakannya, meski jadwal pengunduran Pilkades direncanakan dua bulan kedepan, tapi untuk tanggal berapanya belum ditentukan. Karena pihaknya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.
“Dikisaran Oktober 2021, namun kepastian waktunya di bulan itu (Oktober) belum bisa ditentukan. Karena kita juga belum bisa spekulasi soal waktunya,” katanya.
Saat ditanya apa yang menjadi alasan kongkrit sehingga Pilkades di Pandeglang harus diundur lagi. Doni mengaku, karena ini aturan dari pusat tentu Pemda harus mengikuti, jika dipaskan tetap melakukan Pilkades maka Pemda akan kena sanksi.
“Hal ini karena memang ada perpanjangan PPKM. Sebab jika saya lihat surat Mendagri kasus COVID-19 Varian Delta sedang merebak dan itu harus pemerintah sikapi,” ujarnya.
Selain Pemda yang akan terkena sanksi jika Pilkades tetap dilaksanakan Agustus ini, tambah Doni, hasil Pilkadesnya juga tidak akan diakui secara sah oleh pemerintah pusat.
“Hasilnya juga tidak akan diakui artinya tidak legal, jika Pilkades tetap di jalankan bulan ini,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
