Serang – Seleksi jabatan untuk posisi pejabat Eselon II di lingkungan Provinsi Banten, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) menuai polemik.
Jabatan Inspektur Banten, Muhtarom yang menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dinilai cacat hukum. Muhtarom sebelumnya pernah ditunjuk Gubernur Banten, Wahidin Halim sebagai Plt. Sekda. Sementara, saat ini Banten telah memiliki Sekda definitif, yakni Al Muktabar.
Aktivis dari perkumpulan pemerhati kebijakan publik atau Maha Bidik, Moch Ojat Sudrajat mempertanyakan posisi Muhtarom saat mengajukan panitia seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.
“Apakah pada saat pengajuan Panitia Seleksi ke KASN, posisi Pak Muhtarom sebagai Inspektur Provinsi Banten atau sebagai Plt. Sekda Provinsi Banten?” kata Ojat dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Ojat, posisi Muhtarom saat menjabat Ketua Pansel penting untuk diketahui karena lazimnya Ketua Pansel yang berasal dari internal pemerintah provinsi dijabat Sekda.
“Hal ini agar clear. Karena sepemahaman kami, jika Ketua Pansel yang berasal dari internal Pemprov maka Ketua Panitia Seleksi dijabat oleh Sekda, dan tentunya Sekda yang memegang SK Presiden,” tegasnya.
“Tapi jika Ketua Pansel berasal dari eksternal, maka biasanya yang dianggap memiliki kapabilitas dan kompetentensi serta pengalaman yang lebih dibandingkan anggota pansel lainnya yang berasal dari eksternal,” sambungnya.
Jika panitia seleksi dibentuk sebelum adanya Sekda Definitif, Ojat juga mempertanyakan, apakah setelah Sekda defenitif menjabat ada usulan perubahan ke KASN atas susunan Pansel ini.
Terkait hal ini, lanjutnya, Perkumpulan Maha Bidik Indonesia akan mengajukan surat keberatan ke KASN RI dan Surat Permohonan Informasi Publik, atas kegiatan pengisian JPT Pratam untuk posisi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Biro Ekbang ini.
Muhtarom saat dikonfirmasi BantenHits.com Kamis pagi, 10 Maret 2022 terkait hal ini, menyarankan agar BantenHits.com menghubungi BKD Banten untuk memastikan legalitasnya selaku Ketua Pansel.
“Sebaiknya menghubungi BKD Banten,” kata Muhtarom lewat WhatsApp.
Diduga Pernah Hina Warga Lebak
Ojat juga menyoroti peserta seleksi Jabatan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Kabiro Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Banten.
Dalam daftar pengumuman resmi panitia seleksi, tercantum sembilan nama peserta seleksi Kabiro Ekbang Banten yakni Akhmad Subhan, Akhmad Thamrin, Amal Herawan Budhi, A. Chalik Lubis, Falah Fardina, Fuad Lutfi, Iswandi Saptaji, Rinto Yuwono, dan Zainal Abidin.
Salah satu peserta seleksi Kabiro Ekbang tersebut, kata Ojat, pernah membuat kegaduhan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Saat itu yang bersangkutan diduga menyampaikan pernyataan warga Lebak Gaptek alias gagap teknologi.
Ojat tak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, catatan BantenHits.com, pada 2018 warga Lebak pernah ramai-ramai bereaksi terkait pernyataan Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Banten Amal Herawan Budhi.
Dikutip dari Warta Kota, pernyataan Amal Herawan yang diduga menghina warga Lebak bermula saat Amal itu menyikapi keluhan masyarakat yang kesulitan mengkases situs PPDB SMA/SMK Provinsi Banten.
Menurut Amal saat itu, kendala lainnnya disebabkan karena terkendala SDM. Terlebih di sejumlah daerah pelosok. Banyak warga dirasa kurang paham mengenai PPDB online tersebut.
“Dari warga dan sekolah di pelosok seperti Lebak dan lainnya itu kesulitan. Karena banyak yang gaptek,” katanya.
Akibat pernyataannya ini, warga Lebak termasuk tokoh Lebak yang juga mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya sampai bereaksi. Bahkan salah seorang warga Lebak ada yang meminta untuk difasilitasi tanding dengan Amal Herawan.
Terkait polemik salah satu peserta seleksi Kabiro Ekbang Setda Banten, Muhtarom memastikan pihaknya belum menerima permintaan penelusuran rekam jejak calon dari masyarakat.
Editor: Fariz Abdullah
