Pandeglang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, menyoroti program Jalan Kabupaten Pandeglang Mantap Betul (Jakamantul).
GMNI menduga, prorgam tersebut dijadikan ajang bacakan untuk memperkaya diri oleh kelompok tertentu. Bahkan mereka juga mencium aroma setoran fee dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang.
“Dalam proses lelang di ULP, kami mensinyalir ada main mata. Sehingga kami menduga perusahaan yang tidak memberikan setoran di awal tidak menangkan dalam lelang proyek,” kata Ketua GMNI Pandeglang, Tb Muhamad Afandi kepada BantenHits.com, Kamis 10 Maret 2022.
Menurut dia, anggaran yang digelontorkan dalam program Jakamantul itu cukup besar, hingga mencapai sebesar Rp 121 miliar. Bahkan anggaran dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pandeglang dikeruk untuk tercapainya visi misi Bupati.
“Nah, nampaknya kami pun menduga jika program Jakamantul ini dijadikan ajang manfaat untuk memperkaya diri atau pun kelompok oleh oknum kelompok tertentu,” katanya.
Ia pun menyinggung soal peran DPRD Pandeglang, khususnya komisi III dalam sistem kontorling nya. Karena ada aroma – aroma tak sedap dalam Jakamantul ini yang dilakukan oleh oknum kelompok tertentu.
“DPRD juga jangan diam saja, maksimalkan fungsi pengawasannya. Tunjukan pada masyarakat jika Legislatif mengawal dan mengawasi secara maksimal program Jakamantul untuk kepentingan masyarakat Pandeglang,” ujarnya.
Ditambahkannya, dugaan setoran dalam program Jakamantul tersebut berkisar diangka 15 sampai 20 persen. Jika memang benar itu terjadi, ia meyakini akan mempengaruhi terhadap kualitas hasil bangunan.
“Untuk itu, kami dari GMNI Pandeglang meminta peran Legislatif dan Aparat Penegak Hukum (APH) difungsikan dalam mengawal dan mengawasi program Jakamantul itu,” tegasnya.
Saat ini lanjut dia, sudah ada beberapa ruas jalan yang dilakukan proses pembangunan. Afandi juga meminta, Komisi III DPRD Pandeglang, harus turun ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan program Jakamantul tersebut.
“Jika ditemukan dalam proses pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka DPRD jangan tutup mata. Akan tetapi harus melakukan tindakan terhadap kontraktor yang nakal, karena kami menginginkan hasil pembangunan Jakamantul harus benar – benar maksimal,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
