Serang – Pengelolaan maupun penggunaan Dana Desa yang setiap tahun dikucurkan Pemerintah Pusat, harus sesuai aturan yang berlaku dan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di desa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa usai membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang yang digelar Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin, 6 Juni 2022.
“Workshop ini utamanya dua hal, bagaimana pengelolaan keuangan desa ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, jangan menganggap uang bebas bisa di pergunakan sekehendak hati, itu ada aturan-aturan main penggunaannya,” kata Pandji.
Pandji juga menegaskan, uang dana desa juga harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat pedesaan, pertumbuhan sosial, dan pertumbuhan keagamaan di tingkat desa.
“Karena apa, uang yang di turunkan ke desa itu uang itu untuk instrumen tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi di desa,” ucapnya.
Menurut Pandji, dulu di desa tidak bisa berkembang karena tidak ada uang beredar di desa. Kalaupun datang ke desa, dalam jangka satu hari pun sudah kembali ke kota salah satunya untuk pembelian material bangunan harus ke kota.
“Uang di desa paling sehari balik lagi, karena beli semen di kota, beli barang di kota tapi sekarang dengan adanya pembuatan jaringan jalan aksebilitas bahan bangunan, toko bangunan sudah ada di desa malah dealer motor juga sudah ada di desa. Sudah ada aktivitas-aktivitas ekonomi setelah di bangunnya jalan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di desa,” terangnya.
Sebab Pandji menyebutkan, dengan adanya pertumbuhan perekonomian di desa karena dana desa yang di kucurkan pemerintah mencapai Rp1 miliar setiap desanya dalam setiap tahunnya bukanlah dana yang kecil.
“Dana satu miliar dalam satu tahun itu bukan uang kecil, makanya pertahankan selama mungkin beredar di pedesaan yang berdampak akan menumbuhkan perekonomian di pedesaan,” ajaknya.
“Jadi dua hal itu bagaimana agar penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua perencanaan penggunaan dana desa itu harus menjadi daya dobrak, daya dorong terhadap tumbuh dan berkembangnya perekonomian di desa,” tandas Pandji.
Di samping itu Pandji berharap kepada para kades dan camat, untuk melaksanakan evaluasi internal terkait penggunaan dana desa baik dalam jangka waktu setiap bulan atau dua pekan.
“Sehingga ketika ada kekeliruan bisa langsung bisa di benahi,”ucapnya.
Pandji memaparkan, untuk satu tahun dana desa di Kabupaten Serang sebesar Rp300 miliar lebih rinciannya untuk satu desa Rp700 sampai Rp1 miliar.
“Itu dana desa, belum lagi ADD (Anggaran Dana Desa), kalau ADD itu dari kabupaten,” tuturnya.
Sedangkan terkait penggunaan dana desa di Kabupaten Serang, Pandji memastikan saat ini sedang berproses menuju perbaikan.
“Kalau sebelumnya masih kaget memegang dana besar, namun berjalannya waktu penggunaan dana akan lebih baik berdampak daya dorong perekonomian atas adanya dana desa,” papar Pandji.
Senada disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Raden Bimo Gunung Abdulkadir. Kata dia, penggunaan dana desa di Kabupaten Serang sudah baik.
“Sudah baik, menuju lebih baik. Makanya terus dikawal agar tidak kalah dengan daerah lain,”ujarnya.
Dikatakan Bimo, pada intinya BPKP melakukan pengawalan dan pengawasan akan akuntabilitas keuangan negara dimana akuntan keuangan itu ada yang sampai ke desa.
Jangan sampai pemakaiannya karena diluar pemahaman kawan-kawan atau SDM yang belum sepenuhnya paham, menjaga bagaimana akuntabilitas keuangan negara seperti apa nanti kebablasan.
“Itu bahkan dari BPKP mendesain kan sistem keuangan daerah seperti apa, aplikasi seperti apa agar bisa diperbandingkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Jadi mempermudah bagaimana pencatatan seperti apa, setelah itu biar mempermudah inspektorat, kan ini langsung ada di bawah Inspektorat Kabupaten Serang,” terangnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
