Connect with us

Berita Terbaru

Kasihan Ribuan P3K di Kab. Serang Tak Terima Gaji 6 Bulan, Pemerhati: Pemerintah Abai!

Published

on

FOTO ILUSTRASI pegawai pemerintah Honorer atau PNS. (Net)

Serang– Sebanyak 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Kabupaten Serang belum menemukan titik terang. Surat keputusan serta gaji selama 6 bulan belum diterima.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah beralasan adanya miskomunikasi antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. Sehungga Ia mengira gaji PPPK dianggarkan oleh pemerintah pusat, sehingga Pemkab Serang tidak menanggarkan pada APBD 2022.

Pengamat Kebijakan Publik, Hasuri mengatakan, Pemkab Serang telah abai terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasal 5 ayat 2 bahwa Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurutnya, seharusnya Pemkab Serang bisa menafsirkan dan taat terhadap aturan terserbut.

BACA :  Nelayan yang Hilang di Perairan Cikeusik Belum Ditemukan

“Ini menunjukkan Pemkab tidak taat peraturan. Ini menjadi persoalan serius yang mesti diselesaikan,” kata Hasuri saat dihubungi Bantenhits.com Sabtu, 25 Juni 2022.

Menurut Hasuri, terjadinya polemik P3K guru di Kabupaten Serang selain disebabkan adanya miskomunikasi, ia menilai Pemkab Serang tidak patuh dan taat terhadap amanat presiden melalui Perpres tersebut.

“Ini bukan miskomunikasi seperti yang dikatakan Bupati Serang, ini murni Pemkab abai terhadap amanat presiden. Sudah jelas disitu tertuang gaji dan tunjangan P3K itu dibebankan daerah,” ujarnya.

Dikatakan Hasuri, Pemkab Serang harus segera melakukan langkah kongkrit berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat menemukan penyelesaian.

“Karena bagaimanapun ini kan kebijaksanaan pemerintah pusat, tetapi implementasi gaji dan tunjangan nya itu ada di Pemda. Nah, saran saya Pemkab Serang segera buka komunikasi untuk minta tambahan anggaran dana alokasi umum (DAU),” katanya.

BACA :  Belum Tetapkan Tersangka Kasus Tunda, Kejari Pandeglang: Sudah 80 Persen Data Kami Kantongi

Hasuri berharap, kedepan tidak ada lagi terjadi polemik seperti ini. Pemkab Serang harus mampu membangun keterbukaan komunikasi kebijakan sehingga dapat meminimalisir terjadi hal serupa.

“Padahal sudah diatur, Bupati Serang abai terhadap Perpres itu,” pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah 



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler