Serang – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Republik Indonesia menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam mencegah terorisme dan radikalisme di Kabupaten Serang. Sehingga perlu kesiapan bagi para aparatur pemerintah daerah (pemda), dalam upaya penanggulangannya.
Direktur Pembinaan dan Kemampuan pada BNPT Brigjen Pol Wawan Ridwan mengapresiasi Pemkab Serang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah bersama bersama melaksanakan Survei Survei Pengukuran Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam rangka upaya penanggulangan terorisme di Aula Tb Suwandi pada Jum’at, 19 Agustus 2022.
“Memang di Kabupaten Serang ini program yang ke lima, sebelumnya sudah kami laksanakan di beberapa daerah di Banten yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Lebak lainnya,” ujar Wawan melalui keterangan tertulis yang disiarkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Senin, 22 Agustus 2022.
Dikatakan Wawan Ridwan, ada pun tujuan BNPT melakukan indeks kesiapan pengukuran kesiapan aparatur pemerintah dalam rangka untuk mengetahui informasi sejauh mana kesiapan aparatur yang ada di wilayah, dalam rangka khususnya upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme sehingga mendapatkan masukan-masukan.
“Tentu saja sebagai bahan kami untuk melakukan tindak lanjut, kira-kira apa saja nanti yang akan BNPT lakukan baik itu untuk peningkatan kemampuan dalam penanggulangan, maupun dalam rangka upaya pencegahan baik itu radikalisme penyebaran radikalisme maupun terorisme,” katanya.
Adapun alasan BNPT melakukan survei di Kabupaten Serang khususnya Provinsi Banten, sebut Wawan Ridwan, berdasarkan indeks terorisme itu masuk dalam rangking 5 besar.
“Sehingga kami fokuskan wilayah Banten ini menjadi salah satu bahan kami untuk melakukan pengukuran persiapan indeks tadi,” terangnya.
Masih berdasarkan indeks terorisme, lebih lanjut Wawan Ridwan menyebutkan, lantaran ada beberapa indikator yang pihaknya buat Kabupaten Serang memang masuk dalam indeks tersebut. Artinya bukan berarti ancaman terorisme itu yang memang akan nyata.
“Akan tetapi ada beberapa indikator yang kami buat sehingga masuk kategori, itu kategorinya masuk mungkin ada beberapa mantan terorisme kemudian dari sini ada tempat-tempat para pelaku yang bersembunyi dan sebagainya itu sebagai indikator salah satu saja,” jelasnya.
Meski demikian, Wawan Ridwan tidak menyebutkan tempat atau organisasi tempat bersembunyi teroris atau penyebaran radikalisme.
“Relatif kadang-kadang mereka mungkin bersembunyi secara mandiri, atau juga ada kelompok-kelompok memang bisa melindungi mereka sehingga menyamarkan mereka. Tapi Insya Allah, dalam pemantauan khususnya BNPT maupun dari aparat Densus 88 Terorisme,” bebernya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Epi Priatna mengatakan dilaksanakannya survei pengukuran kesiapan aparatur pemerintah berdasarkan permintaan dari BNPT. Sebagai upaya agar aparatur siap penanggulangan terorisme dan radikalisme.
“Ada kurang lebih 30 ASN yang di respon sebagai responden bagaimana betul-betul kita siap menghadapi hal-hal yang sifatnya ancaman-ancaman itu ya. Tujuannya untuk meningkatkan aparatur pemerintah terus menurunkan tingkat resiko juga ya, terus agar lebih siap siaga kita ketika terjadi terorisme,” ujarnya.
Berdasarkan permintaan dari BNPT, sebut Epi, dari 30 ASN terdiri dari dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang. Sedangkan terkait adanya potensi baik terorisme dan radikalisme, Epi tidak bisa memastikan.
“Ya kemungkinan adanya seberapa besarnya, nah kita bekerjasama dengan BNPT kalau secara potensi, kita belum bisa memastikan ya tapi tadi dijelaskan dari BNPT,” ujarnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
