Berita Lebak– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Kamis, 16 Maret 2023.
Mereka berteriak mengenai kinerja lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lebak.
Menurut mereka, lembaga yang dikomandoi oleh wanita bernama Intan itu lamban dalam merespon persoalan. Hal itu, juga menyebabkan meningkatnya kasus pelecehan seksual di Bumi Multatuli.
“Pemerintah Kabupaten Lebak menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,”kata Ketua Korps HMI Wati (KOHATI) Lebak, Siti Nuraeni.
“Tetapi ini tidak sejalur dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dan perempuan,”tambah dia.
Ia mengungkapkan, sepanjang Tahun 2022 kurang lebih ada 136 kasus yang tercatat oleh lembaga RPA kabupaten Lebak. Menurutnya, kasus tersebut bukanlah kasus yang sedikit.
“Salah satu kasus yang menimpa F (11) seorang gadis asal Kecamatan Panggarangan. Ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya namun UPTD PPA Lebak tidak memberikan pelayanan kepada mereka padahal ketika kaminmelihat anggaran yang ada untuk pelaksanaan pendampingan cukuplah besar,” ungkapnya.
Ia membeberkan, berdasarkan data yang berhasil didapatkan anggaran untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 110.160.000.
“Tentunya itu anggaran yang tidak sedikit namun pada realitanya ketika ada korban atau pun keluarga korban yang berkunjung ataupun membutuhkan pendampingan dari UPTD PPA sangatlah sulit dan bertele-tele,”tandasnya.
Nuraeni menilai, UPTD PPA Lebak lamban dalam merespon persoalan yg tengah terjadi serta arogan terhadap pihak relawan dengan cara enggan membangun komunikasi serta koordinasi seperti dengan RPA.
“Selain dari pada itu seharusnya UPTD PPA Lebak bisa menyediakan tenaga ahli seperti psikolog, ataupun psikiater untuk mengurangi rasa trauma yang diterima oleh para korban pelecehan seksual,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PPA Lebak, Intan mengatakan, selama ini pihaknya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin namun karena keterbatasan anggaran penanganan kasus tersebut menjadi tersendat.
“Kami memang mengakui kasus pelecehan di Lebak itu banyak sehingga membuat kami kewalahan karena keterbatasan anggaran,” paparnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
 MPO Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Kamis, 16 Maret 2023.){kind=link}