Berita Banten – Saat digitalisasi ramai digaung-gaungkan oleh publik seantero negeri, kondisi ironi justru dialami warga dua kecamatan di Kabupaten Lebak yang masuk kawasan Lebak Selatan.
Mereka tak terjangkau sinyal seluler alias blank spot. Tragisnya, kantor Kecamatan Cihara, salah satu kecamatan yang mengalami blank spot hingga saat ini tak terjangkau sinyal seluler.
“Masih belum (terjangkau sinyal internet seluler). Bahkan tragisnya, kantor kecamatan sendiri tak terjangkau sinyal (seluler internet),” kata Mursyid Arifin, salah seorang warga setempat saat dihubungi BantenHits.com, Kamis, 18 Mei 2023.
Menurut Mursyid, saat ini tower-tower Base Transceiver Station atau BTS hanya berada di jalan nasional saja belum masuk ke daerah pelosok di kawasan Banten Selatan.
“BTS hanya ada di Jalan Nasional III, Bayah-Malingping. Ke pelosok sama sekali belum ada,” ungkapnya.
Untuk bisa menikmati jaringan internet yang memadai, lanjut Mursyid, warga sekitar memanfaatkan jaringan lokal yang hanya bisa berfungsi jika warga membeli voucher.
Jaringan internet itu bekerja dengan sistem memancarkan ulang internet dengan menggunakan antena.
Naik ke Atas Bukit
Saat sistem belajar secara daring alias online diberlakukan pemerintah seiring mengganasnya COVID-19 pada Maret 2020, para pelajar di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten praktis menjadi semakin tersiksa.
Susah payahnya para pelajar dan mahasiswa di wilayah tersebut untuk mengikuti sistem belajar online pernah dituliskan BantenHits.com dalam laporannya 2020 lalu.
Eka Adi Cahya (21) warga Cijengkol, Desa Cihara, Kecamatan Cihara salah satu warga yang diwawancarai BantenHits.com mengaku perlu perjuangan ekstra agar dapat mengikuti belajar daring.
Bersama dengan beberapa temannya, mahasiswa semester 3 STAIN NH Malingping ini perlu naik turun gunung untuk mendapatkan sinyal internet.
“Memang sinyal internet susah di sini, jadi harus ke dataran tinggi baru dapat dan lancar ikut kuliah online,” kata Eka melalui pesan WhatsApp, Jumat, 18 September 2020.
Dalam sepekan, Eka mengaku harus empat kali naik turun gunung untuk bisa mengikuti kuliah online.
“Kuliah dari Kamis sampai Minggu,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun BantenHits.com, setidaknya ada empat desa di dua kecamatan di Kabupaten Lebak yang masih mengalami ‘blank spot’ alias masih susah mendapatkan akses jaringan internet atau jaringan komunikasi.
Tower BTS Mangkrak Gara-gara Dikorupsi
Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G Plate menyebabkan sekitar 985 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo dalam kondisi mangkrak.
Mahfud mengatakan kondisi ini diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa keberadaan ratusan tower BTS itu melalui satelit.
“Tiang itu dilihat oleh satelit oleh BPKP. Kan hanya ada 985 itu pun semua yang dijadikan sampel tak ada, hanya barang-barang mati. Mangkrak dan belum ada barangnya,” ujar Mahfud saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam, 18 Mei 2023 seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Mahfud menjelaskan proyek pembangunan BTS 4G Kominfo dimulai sejak tahun 2020 lalu. Proyek ini memiliki rancangan anggaran sebesar Rp28 triliun yang akan dikeluarkan sampai 2024.
Guna merealisasikannya, Mahfud mengatakan dana kemudian dicairkan Rp10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS dengan target 1.200 tower dalam jangka waktu 2020-2021. Akan tetapi, ia mengatakan tower BTS 4G itu tak kunjung dibangun sampai akhir tahun 2021.
“Lalu diperpanjang sampai Maret [2023],” kata Mahfud.
Mahfud kemudian menjelaskan 4.800 tower BTS 4G Kominfo awalnya ditargetkan dibangun pada jangka waktu Desember 2021 hingga Maret 2023. Meski demikian, hanya 985 tower BTS 4G yang telah dibangun hingga saat ini tapi tidak bisa digunakan.
“Kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan sekitar satu koma sekian triliun, tapi oleh BPKP turun tangan, diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, penunjukan konsultan, penunjukan barang, mark-up dan sebagainya itu lah itu yang kemudian dijadikan alasan,” kata dia.
Mahfud juga menyatakan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G Plate tak memiliki kaitan dengan upaya politisasi hukum.
“Mari kita berpikir positif saja ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan,” kata dia.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menaksir nilai kerugian keuangan negara akibat kasus BAKTI Kominfo mencapai Rp8 triliun.
Johnny Dijebloskan ke Bui
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Menkominfo Jhonny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo, Rabu, 17 Mei 2023.
Johnny ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam. Dia tampak mengenakan rompi tahan Kejagung dengan tangan diborgol, kemudian dimasukkan ke mobil tahanan.
Johnny akan menjalani masa tahanan di bui, yakni di Rutan Kejagung hingga 20 hari ke depan terhitung sejak 17 Mei 2023.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono berharap kasus tersebut diusut secara objektif dan adil.
“Kami berharap bahwa kejaksaan dapat bersikap secara adil dan objektif untuk memeriksa semua pihak terkait memastikan semua yang tersangkut itu dapat terkuak dan program ini dapat terselesaikan jangan sampai tertinggal, jangan sampai masyarakat di wilayah 3 T tidak tercover sehingga menghambat pembangunan digitalisasi dan menghambat perekonomian negara secara nasional,” kata Dave saat dihubungi, Rabu, 17 Mei 2023 dilansir detik.com.
Dave menuturkan, BTS Kominfo merupakan program utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya meningkatkan digitalisasi demi meningkatkan perekonomian.
Sehingga kata Dave, dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan secara masif melalui program tersebut.
“Salah satu tonggak utama pembangunan Indonesia saat ini merupakan juga program utama dari presiden Joko Widodo adalah mendorong digitalisasi perekonomian Indonesia. Agar itu tercapai perlu adanya pembangunan infrastruktur jaringan secara masif di seluruh Indonesia, maka itu program ini mendapat dukungan yang besar baik secara APBN maupun non APBN melalui bakti,” tuturnya.
Dave menyampaikan dengan adanya kasus tersebut proses digitalisasi di Indonesia bisa terhambat. Dia menyebut kasus tersebut memilukan.
“Tapi terjadi kasus yang amat memilukan dan ini bisa dibilang salah satu akan menghambat proses digitalisasi di Indonesia,” imbuhnya.
