Berita Jakarta – Pemerintah Indonesia telah resmi mencabut status pandemi COVID-19. Pengumuman disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video pernyataan yang diunggah lewat YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 21 Juni 2023.
Dalam pernyataan Presiden Jokowi, dengan dicabutnya status pandemi COVID-19, maka Indonesia kini resmi memasuki masa endemi.
“Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,” kata Jokowi dilansir Suara.com, jaringan BantenHits.com.
Keputusan pemerintah untuk mencabut status pandemi COVID-19 ialah karena mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 yang mendekati nihil. Kemudian, Jokowi juga menjelaskan kalau hasil sero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19.
“WHO juga sudah mencabut status public health emergency international concern,” terangnya.
Meski status pandemi COVID-19 sudah dicabut, namun Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat serta bersih.
Warga Tak Bayar Sendiri
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa pemerintah akan tetap memberikan bantuan subsidi kepada pasien COVID-19. Kendati memang saat ini status pandemi sudah dicabut dan menjadi endemi di Tanah Air.
Ia menegaskan, pemerintah tidak meminta masyarakat yang menderita COVID-19 untuk membayar sendiri pengobatannya. Menurutnya, semua akan dibantu pemerintah lewat BPJS Kesehatan.
“Kalau dikatakan bahwa nanti akan bayar bukan begitu, karena nanti mekanisme pembayarannya akan ditanggung melalui BPJS kesehatan,” kata Muhadjir ditemui usai mengisi acara Haul ke-53 Bulan Bung Karno di Kawasan Jakarta Selatan, Rabu malam, 21 Juni 2023.
Menurutnya nanti para karyawan misalnya akan tetap membayar BPJS lewat perusahaan yang menanggungnya. Sementara untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu akan ditanggung pembayaranya oleh pemerintah.
“Untuk BPJS kesehatan yang bayar harus bayar, terutama yang PNS, yang karyawan, akan ditanggung oleh perusahaan. Untuk yang tidak mampu tetap ditanggung oleh pemerintah melalui PPI, iuran yang ditanggung oleh pemerintah yang kita menyediakan slotnya 120 juta warga,” tuturnya.
“Dan sekarang juga masih banyak yang belum terserap, dan itu tersebar tidak hanya di pusat, BPJS kesehatan pusat, tetapi masing-masing provinsi ke kabupaten/kota juga punya slot untuk nanti kalau nanti tidak ditampung BPJS kesehatan pusat itu bisa dihandle daerah,” sambungnya.
Sumber: Suara.com
