Berita Banten – Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi Banten tak pernah beres. Dari tahun ke tahun PPDB selalu menyisakan masalah, mulai dari server down hingga aplikasi yang eror. Kekinian, ditemukan masih ada siswa titipan ormas dan pejabat pada proses PPDB di Banten.
Soal siswa titipan ormas tersebut diungkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais saat menjadi narsumber pada Polemik Trijaya FM bertajuk “PPDB dan Potret Pendidikan Kita” yang ditayangkan Chanel YouTube Trijaya FM, Sabtu, 8 Juli 2023.
Pada Kesempatan itu, Indraza mengungkapkan, Ombudsman RI setiap tahun selalu melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan PPDB. Pemantauan tak hanya dilakukan di Jabodetabek, melainkan di seluruh Indonesia.
“Banyak sekali laporan yang masuk terkait PPDB tahun ini. Tahun lalu kami juga melakukan pemantuan. Memang sudah ada perbaikan tahun ini, tapi masih ditemukan banyak masalah, mulai dari penyusunan sistem. Semua daerah memiliki tantangan,” ungkapnya.
“Sampai sekarang belum ada aparat yang nakal, tapi karena sistem yang agak nyeleneh agak sedikit berlawanan dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 sudah ada kami temukan,” sambungnya.
Menurutnya, pada pelaksanaan PPDB masing-masing daerah mempunyai kebijakan sendiri. Di situlah mulai terjadi diskresi atau penyimpangan pada pelaksanaan PPDB.
Indraza kemudian menyebutkan temuan jajarannya di Provinsi Banten. Ombudsman Republik Indonesia berhasil mengendus praktik titip menitip siswa masih terjadi pada PPDB 2023 di Banten.
“Sebagai contoh di Banten ada satu kabupaten di mana tekanan dari ormas dan pejabat daerah, apa yang terjadi memaksakan anaknya untuk masuk. Akhirnya menambah rombel (rombongan belajar atau kelas),” bebernya.
Menurut Indraza, pemaksaan siswa masuk ini harus dihilangkan dari dunia pendidikan. Para pemangku kepentingan harus melakukan langkah untuk menindak kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB.
“Jangan kita sekadar melihat ini sebagai sekolah pengajaran. Pendidikan itu adalah bagaimana membentuk budaya yang bersih sebetulnya kan. Jadi bukan hanya pelajaran tapi dunia pendidikan dibersihkan. Ini perlu juga ada ketegasan dari berbagai pihak,” tegasnya.
Tiga Kepala Dinas Dipanggil
Catatan BantenHits.com, buruknya pelaksanaan PPDB di Banten membuat Ombudsman RI Perwakilan Banten memanggil tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Banten pada 2021 lalu. Mereka yang dipanggil yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Inspektorat dipanggil Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.
Pemanggilan dilakukan terkait kacaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA 2021 di Provinsi Banten. Seperti diketahui, kacaunya PPDB SMA di Banten selalu terjadi saban tahun.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan mengatakan, permintaan keterangan kepada tiga kepala OPD di Pemprov Banten rencananya akan dilaksanakan, Senin, 5 Juli 2021.
“Panggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dan hasil investigasi Ombudsman Banten. Selama proses PPDB tahun ini, Ombudsman Banten melakukan pemantauan dan menerima pengaduan dari masyarakat,” kata Dedy Irsan, kepada awak media, Kamis 1 Juli 2021.
Dijelaskan Dedy, sesuai dengan kewenanganya, Ombudsman telah melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelenggara PPDB, khususnya dari unsur Dindikbud Banten, tujuanya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang diterima.
“Kami memandang masih perlu meminta penjelasan/keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan,”ucap Dedy.
Pemprov Banten Harusnya Belajar dari Pengalaman
Sebelumnya, pada tahun itu Ombudsman Banten telah merilis sejumlah temuan permasalahan dalam proses PPDB online tingkat SMA di wilayah Provinsi Banten. Tersebut di antaranya sistem online yang tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.
“Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jika ada permasalahan, penyelenggara dan pemangku kebijakan sudah sepatutnya dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” tutur Dedy.
Kepala Ombudsman Banten menyayangkan permasalahan PPDB yang selalu muncul hampir setiap tahun. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.
Ombudsman Banten mengklaim telah melakukan komunikasi dan menyampaikan masukan mengenai penyelenggaraan PPDB kepada Pemerintah Provinsi sejak awal tahun.
“Permasalahan yang terjadi saat ini, seharusnya mereka bisa diantisipasi jika persiapan dilakukan lebih baik,” pungkasnya.
