Berita Serang – Program kerja pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama Inspektorat Kabupaten Serang pada 2023 ini. Salah satunya melalui sertifikasi auditor sampai pencegahan dini korupsi.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengungkapkan, berbagai program kerja pengawasan tahunan atau PKPT Inspektorat Kabupaten Serang untuk 2023 ini telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Terkait dengan program kerja pengawasan, pada 2023 ini ada sebanyak 256 sasaran objek pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian juga melakukan pendampingan asistensi dan bim ingan teknis dengan objek pemeriksaan sebanyak 211 sasaran.
“Pada 2023 ada evaluasi kerja selama 2022 yang harus dituntaskan. Salah satunya soal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Rudy melalui keterangan resmi, Jumat, 21 Juli 2023.
Sementara, terkait program peningkatan SDM, lanjut Rudy, ada beberapa program yang akan dilakukan di antaranya dengan melakukan sertifikasi auditor.
“Kita akan melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan beberapa perguruan tinggi di Jakarta untuk sertivikasi ini,” katanya.
Selain dua hal di atas, Inspektorat Kabupaten Serang juga akan mengoptimalkan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (PPUPD). Pihaknya akan menghitung berapa kebutuhan PPUPD dan berapa yang sudah tersedia saat ini.
“Kami akan melakukan rekrutmen pada tahun 2023 setelah kebutuhannya diketahui dan apabila diizinkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Rudy mengungkapkan, pihaknya juga akan menggencarkan upaya pencegahan dini. Supaya para pejabat dapat terhindar dari tindakan korupsi. Upaya pencegahan itu, berangkat dari sistem pengawasan internal (SPI) di masing-masing OPD.
“Kami akan melakukan kegiatan semacam sosialisasi ke OPD-OPD untuk menginformasikan berbagai macam hal berkaitan dengan upaya pencegahan dini korupsi di level OPD. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan,” ujarnya.
Soal pencegahan korupsi, Rudy menyebut bisa dilakukan melalui dua level. Yakni pencegahan yang dimulai dari level OPD dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
“Sehingga upaya pengawasan dan pembinaan dapat berjalan melekat dimulai dari masing-masing OPD,” pungkasnya. (ADV)
