Berita Pilpres – Intelijen terseret dalam polemik politik menyusul beredarnya dokumen diduga Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso harus memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dokumen diduga pakta integritas itu turut memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat.
Dokumen diduga pakta integritas itu berisi lima komitmen Yan Piet Mosso sebagi Pj Bupati Sorong. Salah satunya berbunyi, ‘Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, menimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.’
Dokumen itu beredar di kalangan jurnalis tak lama setelah Yan Piet Mosso terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK, Minggu, 12 November 2023. KPK, pengamat intelijen hingga Tim Pemenangan Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud pun telah berkomentar terkait temuan dugaan dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong harus menangkan Ganjar ini.
Ketua KPK Akan Cek ke Penyidik
Mulanya, isu dokumen pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan penyidik KPK saat proses penggeledahan terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang menjaring Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum dapat memastikan apakah hal itu benar ditemukan penyidik saat penggeledahan.
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu,” kata Firli saat menggelar konferesnsi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 14 November 2023 dilansir Suara.com, jaringan BantenHits.com.
Meski demikian, dia akan mencari tahu kebenarannya, apakah benar penyidik menemukannya.
“Tapi nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan dari mana, apakah ada di KPK atau tidak,” ujar Firli.
“Nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidikan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong,” sambungnya.
Intelijen Garis Pertama Pertahanan dan Keamanan Nasional
Dikutip Suara.com dari BBC Indonesia, Kamis, 16 November 2023, Peneliti dan Koordinator klaster Konflik, Pertahanan, Keamanan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Muhamad Haripin, mengatakan bahwa hubungan langsung Presiden dengan Kepala BIN memiliki risiko politisasi.
“Penggunaan intelijen oleh presiden untuk kepentingannya sendiri, pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Intelijen yang bergerak sendiri secara otonomi dan unilateral untuk menjalankan kegiatan-kegiatan politik pernah terjadi juga,” beber Haripin.
Ia merujuk pada kejadian pada September lalu, ketika Jokowi mengatakan pada acara relawan bahwa ia mengantongi data intelijen yang menunjukkan arah geraknya partai politik.
Meskipun data intelijen memang menjadi kewenangan presiden untuk mengakses, seharusnya data itu tidak digunakan untuk kepentingan politik. Haripin menyayangkan hal itu dan menyebutnya ‘penyalahgunaan intelijen‘.
“Intelijen sebagai garis pertama pertahanan dan keamanan nasional dalam konteks mengidentifikasi ancaman-ancaman keamanan nasional dari pihak eksternal maupun internal, bukan untuk kepentingan politik,” katanya.
Hal tersebut, katanya, tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Jika memang BIN terbukti terlibat dalam mengintervensi proses pemilihan pemimpin negara, Haripin khawatir bahwa masyarakat akan mempertanyakan legitimasi dari hasil pemilu serta tak percaya lagi dengan lembaga intelijen yang seharusnya menjaga keamanan.
“Mungkin akan berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat merasa pemilunya tidak adil, dan ada ekspresi-ekspresi sosial politik yang lebih radikal dari masyarakat terkait hal itu,” katanya.
TPN Tak Pernah Buat Pakta Integritas
Terkait munculnya isu pakta integritas itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas dengan kepala daerah tertentu untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
“Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam,” kata Arsjad di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.
Untuk itu, Arsjad meminta semua pihak terutama pihak berwajib untuk mengecek soal adanya dugaan dokumen pakta integritas tersebut.
“Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa,” katanya.
Ia menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud sendiri selalu berpegang teguh terhadap integritas.
“Tapi saya bisa menjelaskan bahwa TPN sendiri, kami sangat berpandangan dan berpegang terhadap yang namanya goverment dan integritas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
Sumber: Suara.com
