Penguatan Kesadaran Politik Rakyat Adalah Tanggung Jawab Seluruh Elemen Bangsa!

Date:

sosialisasi kebijakan politik yang digelar Kesabngpol Kabupaten Tangerang di Istana Nelayan Jatiuwung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi kebijakan politik di Istana Nelayan Jatiuwung, Rabu, 15 November 2023.(FOTO: tangerangkab.go.id)

Berita Tangerang – Penguatan kesadaran politik rakyat bukan hanya tanggungjawab penyelenggara Pemilu, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, pada sosialisasi kebijakan politik di Istana Nelayan Jatiuwung, Rabu, 15 November 2023.

Pada kesempatan itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang meminta pengurus partai politik (parpol) tingkat kecamatan agar ikut menguatkan kesadaran politik rakyat menghadapi Pemilu 2024.

“Bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini,” kata Rudi dikutip BantenHits.com dari laman resmi Pemkab Tangerang, Kamis, 16 November 2023.

Para peserta yang mengikuti sosialisasi ini merupakan pengurus parpol tingkat kecamatan di Kabupaten Tangerang. Mereka diminta memahami tujuan politik bagi bangsa dan negara.

Hadir sejumlah narasumber dari UIN Syarif Hidayatullah, komisioner KPU Kabupaten Tangerang dan komisioner Bawaslu Provinsi Banten.

Menurut Rudi, kegiatan tersebut dilakukan guna menguatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan dalam Pemilu 2024.

Selain itu, sosialisasi politik juga merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (Sistem Politik Nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik dan sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasional.

“Karena dengan adanya kegiatan sosialisasi politik ini bisa mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik serta cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” tuturnya.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang akan melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan dan dicegah.

“Saya berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, peserta sosialisasi kebijakan politik mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sosialisasi kebijakan politik pada pemilu 2024,” tuturnya.

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    View all posts

Cek Berita dan Artikel yang lain di:

Google News

Terpopuler

Share post:

spot_img

Berita Lainnya
Related