raihan 16 Kali WTP berturut-turut oleh Pemkot Tangerang. (FOTO: tangerangkota.go.id)
Berita Tangerang – Penjabat atau Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin kagum dengan capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam hal pelaporan keuangan yang ditandai diraihnya predikat WTP dari BPK RI selama 16 kali secara berturut-turut.
Nurdin pun mengapresiasi raihan yang telah dicapai jajaran Pemkot Tangerang ini. Dia pun lantas meminta agar prestasi ini bisa dipertahankan.
Hal tersebut disampaikan Nurdin saat membuka kegiatan Konsinyering dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tahun Anggaran 2024 yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang yang digelar di Harris Suite Puri Mansion, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.
“Ini prestasi yang luar biasa dari Kota Tangerang, dan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah,” kata Nurdin melalui keterangan resmi.
Menurut Nurdin, prestasi WTP yang telah diraih oleh Pemkot Tangerang tersebut, dapat diraih berkat adanya sinergi dan juga kolaborasi baik yang telah terjalin di antara seluruh Perangkat Daerah dalam penyajian laporan keuangan serta tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
“Semua itu harus bisa dipertahankan dan semakin ditingkatkan agar bisa semakin baik,” pesannya.
Nurdin, juga menyebut, terdapat beberapa momen krusial dalam rangkaian proses penyusunan laporan keuangan, pertama target penyampaian laporan keuangan untuk diaudit BPK di bulan Maret, kedua penyampaian laporan keuangan kepada DPRD di bulan Juni, dan kemudian penyampaian laporan kegiatan tahun anggaran 2024.
“Mengingat pentingnya rangkaian tersebut, maka semua harus konsentrasi menyelesaikan tugas, pastikan selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Konsinyering dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD Tahun Anggaran 2024 berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 17 hingga 19 Januari 2024, dengan para peserta pejabat penatausahaan keuangan SKPD, staf penyusun laporan keuangan SKPD dan staf penyusun laporan keuangan BLUD.
