Banten Hits – Pendirian bank Banten yang belakangan diwarnai kasus suap, terkesan dipaksakan. Anggaran untuk bank Banten yang nilainya mencapai ratusan milyar, akan lebih baik jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Banten.
Demikian diungkapkan Ketua Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Kabupaten Pandeglang, Rian Supriatna, Sabtu (4/12/2015). Gemasaba meminta, KPK untuk terus membongkar kasus suap pendirian bank Banten.
(BACA : Ini Nama-nama Anggota DPRD Banten dan Pejabat PT BGD yang Ditangkap KPK di Tangerang)
Bahkan Rian menduga, Gubernur Banten Rano karno dan sejumlah anggota DPRD Banten lainnya terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami menilai pendirian Bank Banten terkesan dipaksakan. Terlihat baru rencana saja sudah menimbulkan masalah, terlebih ke depannya. Diduga Rano pun dan anggota DPRD Banten (lainnya) terlibat dalam kasus itu,” ungkapnya.
Kepada Pemerintah Provinsi Banten, Rian menyarankan supaya pendirian bank Banten yang menelan anggaran ratusan milyar itu, dialihkan kepada pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Karena menurutnya, masih banyak infrastruktur yang buruk dan sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.
(BACA : HKTI Berharap Bank Banten Jadi Solusi Modal Petani)
“Kami meminta kepada gubernur dan DPRD mencabut regulasi pendirian bank itu, sebab masih banyak skala prioritas pembangunan di provinsi ini yang belum tersentuh,” ucapnya.
Sementara itu, Rano Karno menegaskan, pendirian bank Banten sudah tertuang dalam peraturan daerah (Perda). Karenanya, pendirian bank itu harus terus dilanjutkan, kecuali jika peraturan yang telah ditetapkan itu kemudian dicabut.
(BACA : Rano Karno dan Asep Rahmatullah Siap Diperiksa KPK)
“Kalau secara aturan (bank Banten) harus berdiri, terkecuali aturan (perda) itu dicabut,” ucap Rano singkat sambil berlalu menuju mobilnya ketika ditemui usai acara bakti sosial dan tabligh akbar di Majelis Dzikir Nurul Hayat, Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Jumat (4/12/2015).(Rus)
