Serang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten telah melalukan monitoring dan evaluasi (monev) di tahun 2020. Alhasil, lebih dari 50 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dinyatakan kurang Informatif.
Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Republik Indonesia Tahun 2020.
Anugerah itu diterima oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin pada Rabu, 25 November 2020.
Ketua KI Provinsi Banten, Hilman mengatakan, hasil dari monev yang dilakukan masih banyak OPD yang harus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
Hilman menyebutkan, dari 41 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, setidaknya lebih dari 20 OPD yang kurang informatif.
“Mayoritas OPD itu masih dibawah cukup, kurang informatif, secara kuantitas di atas 20 OPD yang di bawah cukup informatif, lebih 50 persen masih kurang informatif,” kata Hilman, Kamis, 17 Desember 2020.
Saat ditanya terkait dengan OPD yang sangat Kurang Informatif, sayangnya Hilman belum bisa menyebutkan karena harus membuka data terlebih dahulu.
“Kalau KI Banten melihat dari OPD-OPD, saya harus buka data (OPD yang sangat kurang informatif), jelas ada yang kurang informatif,” ujarnya.
Terkait dengan penghargaan KI kepada Pemprov Banten, Hilman mengaku KI Pusat dengan KI Banten berbeda dalam melakukan monev. KI pusat, kata Hilman, instrumen terhadap PPID utama yang ada di Dinas Kominfo.
“Kalau penghargaan KI pusat itu konteksnya lain, KI pusat instrumen PPID utama, kalau di Banten di bawah komando Dinas Kominfo, yang dilihat KI pusat itu secara umum di wilayah itu,” paparnya.
Editor: Mursyid Arifin
