Banten Hits – Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan merotasi terhadap enam pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Senin (26/9/2016). Pelantikan dilakukan di Pendopo Bupati Pandeglang.
Belum sebulan, Irna Narulita kembali bongkar pasang pejabat di kabupaten tersebut. Kali ini, mutasi dilakukan terhadap 28 pejabat eselon II dan III, Jumat (14/10/2016).
BACA JUGA: Belum Sebulan, Irna Kembali Bongkar Pasang Pejabat
Mutasi yang bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi di Pandeglang tersebut disoal aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang. Menurut mereka Irna telah melupakan visi-misinya, malah melabrak aturan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) demi kepentingan.
“Maka dari itu, GMNI Pandeglang siap menantang Bupati Pandeglang untuk berdiskusi soal Rotasi mutasi yang dilakukan terutama rotasi pada delapan pejabat eselon II,” tegas Ketua GMNI Pandeglang Dean Bayu Pradana kepada Banten Hits, Selasa (18/10/2016).
Pria yang akrab disapa Deonk itu menilai rotasi jilid pertama dinilai tidak sah secara hukum, mengingat adanya beberapa pasal yang tidak dijalankan dalam rotasi jabatan yang dilakukan pemkab Pandeglang. Selain itu, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (baperjakat) tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita sudah layangkan surat audiensi dengan bupati Pandeglang, selain itu kami akan melayangkan surat kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sesuai Pasal 32 ayat 1 undang-undang ASN, kita bisa memastikan bahwa seluruh dokumen yang ditandatangani oleh pejabat eselon II yang dirotasi (jilid I) tidak sesuai aturan semuanya tidak sah,” imbuhnya.(Rus)
