Pandeglang – Lingkar Pemuda dan Mahasiswa Pandeglang (LPMP) berunjuk rasa di gedung DPRD Pandeglang, Jumat (11/8/2017).
Mereka kembali mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada bupati dan wakil bupati Pandeglang terkait dengan berbagai persoalan.
Sebelumnya aksi unjuk rasa meminta DPRD menggunakan hak interpelasi juga pernah disuarakan pada Kamis (26/7/2017) lalu.
BACA JUGA: DPRD Pandeglang Didesak Gunakan Hak Interpelasi
“Kami minta ketegasan anggota DPRD sebagai representasi kami. Tanyakan kepada Irna-Tanto, apa saja yang sudah mereka lakukan selama dua tahun untuk Pandeglang. Karena kami menilai, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak satupun yang berpihak kepada rakyat,” kata Agus Nurul Husna dalam orasinya.
Sejumlah persoalan yang harus disikapi oleh DPRD yakni Surat Edaran (SE) Bupati tentang 10 poin penggunaan dana desa, Rumah Sakit Pratama di Menes yang terkesan asal-asalan, dan pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Cigeulis. Penetapan sekda defenitif yang terkesan diulur karena disinyalir ada kepentingan tertentu, dan dugaan jual beli jabatan saat mutasi.
BACA JUGA: Anggota DPRD Pandeglang Kaji soal Interpelasi Bupati
“Belum lagi terkait OTT di dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi bukti jika kepemimpinan Irna-Tanti gagal mengawasi kinerja aparatur pemkab. Lalu maraknya calo proyek yang berimbas kepada minimnya penyerapan anggaran,” papar Elfan Winata peserta aksi lainnya.
Belum lagi yang teranyar adalah dugaan jual beli buku oleh dinas pendidikan, program di dinas pertanian yang bermasalah dan belum maksimalnya pelayanan di bidang kesehatan.
“Tidak salah kalau kamu mendesak Irna-Tanto mundur dari jabatannya sebagai bupati dan wakil bupati Pandeglang,” tegasnya.(Nda)
