Tangerang – DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten selaku kuasa hukum warga korban gusuran meminta agar lahan di RT 02 dan 04 RW 06 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang yang diklaim sebagai fasos fasum yang diserahkan PT Bina Sarana Mekar (BSM) selaku pengembang Palem Semi di-status quo.
“Kami sedang mencari di BPN tentang warkah dari sejarah tanah ini,” kata Ketua KAI Banten, Ricky Umar saat memberikan bantuan berupa sembako kepada korban gusuran, Minggu (24/12/2017).
Ricky mengungkap, ada tanah milik Perumnas yang dirampas oleh Palem Semi.
“Kita punya bukti gambar yang kita dapat dari Perumnas” ujarnya.
Ricky mengatakan, upaya hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pembongkaran ratusan rumah di lokasi tersebut.
“Kita menduga ada hal yang ganjil. Kita tembusakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun dan mengusut dalam persoalan fasos fasom ini,” jelasnya.
“Selaku kuasa hukum, kami sudah mengirim surat ke wali kota, DPRD dan gubernur agar tanah ini distatus qoo dulu. Jangan sampai nanti ternyata terbukti, bahwa tanah ini bukanya tanahnya Palem Semi, wali kota akan bertanggung jawab tidak dalam masalah ini? Untuk itu saya harap wali kota menghargai kami selaku kuasa hukum untuk mencari data-data dan kejelasan hak tanah,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPC BPPKB Kota Tangerang Saipul Millah mengaku siap membantu warga memperjuangkan haknya.
“Warga kan sudah menunjuk kuasa hukum, artinya wali kota harus menghargai apa yang menjadi permintaan kuasa huku. Pak wali kan bilang, kalau tanah ini bermasalah mau dikembalikan ke Palem Semi. Sekarang tinggal statu quo dulu,” katanya.(Nda)
