Pandeglang – Aksi menginap yang digelar HMI Pandeglang di Halaman Kantor DPUPR Kabupaten Pandeglang, hingga Rabu, 12 Desember 2018, sudah berlangsung tiga hari. Para peserta aksi mengaku tuntutan mereka belum direspons.
Salah satu tuntutan pengunjuk rasa adalah klarifikasi pejabat DPUPR soal dugaan fee proyek dari pengusaha ke sejumlah pejabat DPUPR. HMI juga meminta DPUPR menandatangani pakta integritas yang dibuat HMI.
BACA JUGA: Curiga Ada Setoran Fee Proyek, HMI Pandeglang Dirikan Tenda di Halaman DPUPR
“Sudah tiga hari di sini tapi tidak ada satu pun pejabat PUPR yang menghampiri kami,” kata Ketua HMI Pandeglang, Fikri Anidzar Albar kepada BantenHits.com, Rabu, 12 Desember 2018.
Sekertaris DPUPR Pandeglang Rahmat Jultika mengatakan, meski pejabat PUPR tidak menemui peserta aksi damai HMI Pandeglang untuk memberikan tanggapan, akan tetapi sudah ada Sekretaris Daerah Pandeglang Ferry Hasanudin, Kepala ULP Pandeglang Asep Rahmat dan Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri menemui mereka.
“Tiga hari di sana kan pak sekda sudah menemui mereka. Terus Pak Iing dan Pak Asep ke sana. Enggak tau tuh hasilnya gimana dari mereka,” ujarnya.
Terkait dugaan fee proyek dari para pengusaha ke DPUR Pandeglang, Rahmat mengaku tidak tahu hal terrsebut. Ia menyarankan para pengunjuk rasa menanyakan langsung kepada para pengusaha yang diminta fee proyek.
“Waduh saya tidak tau ada yang seperti itu. Saya kan bukan PPK, coba tanyakan saja ke perusahaannya benar enggak ada setoran-setoran,” jelasnya.(Rus)
