Pandeglang – Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang rentan digugat, karena saat ini masih ada sekitar 1.000 bidang tanah yang belum tersertifikat, selain itu pemkab juga belum mempunyai database yang valid terkait kepemilikan aset tersebut.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui hal tersebut, sehingga menurutnya perlu fokus dan kerja tersistem dalam menyelesaikan persoalan aset, karena hal itu akan mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI.
“Iya sangat rentan digugat. Itu masalahnya harus punya database dan divalidasi lagi,” kata Irna, Senin (29/1/2018).
Selain soal database, menurutnya, jika aset Pemda yang sering kecolongan, diduga disebabkan ulah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Pandeglang, yang dengan sengaja memberi peluang kepada pihak lain untuk melayangkan gugatan.
“Mungkin ada oknum internal ASN di Pandeglang. Dia sudah tahu belum diurus oleh Pemda sehingga berpotensi jadi masalah, maka dicoba diserobot. Maka hal-hal yang lengah seperti itu yang harus ditertibkan,” tandasnya.(Zie)
