Serang – Opini WTP atau wajar tanpa pengecualian yang diperoleh dari BPK RI tidak menjamin tidak ada operasi tangkap tangan yang acap digelar Komisi Peberantasan Korupsi. Karenanya seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten jangan coba-coba bermain di belakang layar.
Hal tersebut disampaikan Pj. Sekda Provinsi Banten Ino S. Rawita saat penyusunan laporan keuangan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten yang berlangsung di Inspektorat Provinsi Banten, Kamis, 1 November 2018.
“Program ini harus dipertahankan terus karena secara teknis sistem ini sudah terukur,” kata Ino saat membuka acara seperti dilansir keterangan tertulis Humas Pemprov Banten.
“Oleh karena itu jaga semuanya. Kegiatannya bersifat normatif, jangan bermain–main di belakang layar sehingga di Banten tidak akan ada lagi yang tertangkap tangan. Ini tergantung kepada niat dan hati kita masing-masing,” sambungnya.
Ino menyampaikan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kepada para penyusun laporan keuangan untuk mempercepat penertiban seluruh akuntabilitas keuangan termasuk membuka diri untuk tidak melakukan hal–hal yang negatif.
Berkaitan dengan temuan dari BPK dan yang lainnya, Pj. Sekda Banten berharap untuk menyelesaikan temuan tersebut diusahakan tidak lebih dari 60 hari.
“Sebab kita akan terbelenggu dengan temuan tersebut, oleh karena itu kepada inspektorat kab/kota harus ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan tersebut,” harap Ino.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, perwakilan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten, serta inspektorat kabupaten/ kota se–Provinsi Banten.(Rus)
