Banten Hits.com – Proyek pembangunan gedung pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Selatan yang akan dimulai pada tahun 2013 ini, tampaknya bakal segera terealisir. Pasalnya, pada September ini, DPRD Kota Tangsel akan segera mengesahkan APBD perubahan 2013.
Dalam APBD Perubahan 2013 itu sendiri, proyek pembangunan Puspemkot Tangsel menelan anggaran sebesar Rp 286 Milyar.
Banten Hits.com – Proyek pembangunan gedung pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Selatan yang akan dimulai pada tahun 2013 ini, tampaknya bakal segera terealisir. Pasalnya, pada September ini, DPRD Kota Tangsel akan segera mengesahkan APBD perubahan 2013.
Dalam APBD Perubahan 2013 itu sendiri, proyek pembangunan Puspemkot Tangsel menelan anggaran sebesar Rp 286 Milyar.
“Jika semua lancar, maka pertengahan September 2013 ini bisa disahkan, maka pembangunannya bisa segera dilaksanakan,” ungkap Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi.
Bambang menjelaskan pembangunan gedung Puspemkot Tangsel nantinya menganut konsep pembiayaan multi years dan membutuhkan waktu sekitar sekitar dua tahun.
“Kami harap, ibu Airin masih bisa menggunakan gedung baru itu, karena jabatan beliau berakhir 2016,” kata Bambang.
Sedangkan untuk pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel sendiri, Bambang mengaku dibatalkan. Alasannya karena gedung yang ada dianggap masih memadai.
Menurutnya dana yang sebelumnya dianggarkan untuk pembangunan gedung DPRD akan dialihkan untuk hal lain yang jauh lebih penting dan mendesak.
Sebelumnya DPRD Kota Tangsel menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar, sebagai anggaran pindah ke lokasi sementara. Anggaran itu diperuntukan untuk menyewa gedung baru dan biaya pindahan.
“Mungkin tahun depan baru bisa dianggarkan pembangunan gedung dewan. Jadi satu-satu dulu, biar pengawasan anggaran lebih optimal,” jelas Bambang.
Sekretaris Dewan DPRD Kota Tangsel, Syamsudin juga membenarkan jika pihaknya sempat menganggarkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk biaya sewa kantor DPRD, biaya pemindahan, dan kebutuhan properti. Namun karena pihak dewan menolak untuk dilakukan pembangunan pada tahun ini, maka dana itu tidak jadi dialokasikan.
“Alasan anggota dewan tidak mau gedung DPRD dibangun saat ini karena merasa belum butuh dan yang ada saat ini masih dinilai layak,” tandas Syamsudin. (Riani)
