Banten Hits.com – Memasuki H-1 pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, unsur Muspida, dan pimpinan partai politik pengusung dari masing-masing capres-cawapres yang ada di Kabupaten Lebak.
Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat gedung Setda Pemkab Lebak yang juga dihadiri Bupati Iti Octabia Jayabaya, Wakil Bupati Ade Sumardi, Sekda Dede Jaelani, Kepala Kejari Rangkasbitung Hendro Dewanto, dan unsur dari Polres serta Dandim Lebak itu digelar dalam rangka evaluasi dan kesiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Banten Hits.com – Memasuki H-1 pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, unsur Muspida, dan pimpinan partai politik pengusung dari masing-masing capres-cawapres yang ada di Kabupaten Lebak.
Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat gedung Setda Pemkab Lebak yang juga dihadiri Bupati Iti Octabia Jayabaya, Wakil Bupati Ade Sumardi, Sekda Dede Jaelani, Kepala Kejari Rangkasbitung Hendro Dewanto, dan unsur dari Polres serta Dandim Lebak itu digelar dalam rangka evaluasi dan kesiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Dalam rakor tersebut, selain meminta saran serta masukan dari unsur Muspida dan pimpinan parpol, KPU melalui Ketua KPU Lebak Ahmad Saparudin menyampaikan sejumlah hal terkait kesiapan pihaknya dalam menyongsong Pemilu 9 Juli besok.
“Besok hari tenang terakhir, saya berharap di kesempatan koordinasi kali ini mohon masukan dari seluruh elemen, terutama parpol dan camat,” kata Saparudin dalam penyampaiannya.
Menurut nya, saran dan masukan terutama dari camat dan parpol penting dikarenakan mereka yang lebih mengetahui secara detail kondisi di masing-masing wilayahnya.
Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah hal diterangkan oleh KPU, salah satunya terkait dengan penambahan DPT dari DPT Pileg ke Pilpres yang bertambah sekitar 13 ribu pemilih. Kemudian adanya pengurangan TPS dari Pileg ke Pilpres yang berkurang 288 atau menjadi 1.897 TPS di Pilpres.
Sementara terkait dengan proses mekanisme pemilih, ia mengaku, KPU akan memberikan form A5. Form A5 tersebut diberikan kepada pemilih yang berdomisili di Lebak tapi terdata di daerah asal.
“Soal A5 ini, kami dapat laporan di Kecamatan Curugbitung bahwa ada salah satu perusahaan yang meminta diberikan form A5 untuk 200 orang. Kita sudah meminta kepada PPK untuk melakukan kroscek kepada perusahaan tersebut. A5 memang boleh dikeluarkan tapi tidak diobral begitu saja, karena jika datanya tidak valid ini bisa menimbulkan kecurangan, jadi kami harap Bapak Camat setempat bisa membantu soal ini,” jelasnya.
Sementara untuk jumlah pemilih yang ada didalam Rutan Rangkasbitung, KPU mengaku ada penambahan pemilih yang secara otomatis pihaknya mengalami kekurangan surat suara sekitar 45 lembar.
Dibagian lain, Saparudin juga memaparkan terkait dengan tahapan sosialisasi yang sejauh ini dengan keterbatasan biaya sudah dilakukan secara maksimal baik melalui spanduk maupun media lainnya, serta sosialisasi yang juga sudah dilakukan oleh unsur pemerintah dari tingkat Kabupaten hingga Desa.
Ia juga menambahkan, terkait logistik dan kelengkapan untuk TPS, KPU sudah mendorong ke tiap PPK. Surat panggilan, diharapkan bisa didahulukan oleh masing-masing KPPS.
“Hanya surat suara saja yang kita dorong ke PPK dilakukan pada hari ini dan besok, karena pengamanan yang harus ekstra saat pendistribusian ke PPS dan KPPS. Soal kotak dan bilik suara alhamdulillah kita cukup bahkan lebih, jumlahnya untuk masing-masing TPS adalah 2 kotak suara dan 4 bilik suara, tapi jika tidak memungkinkan bisa menggunakan 2 bilik suara,” paparnya. (Riani)
