Ternate – Seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tapi belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkan anggaran tersebut.
Pasalnya, pada 15 Juli 2020 akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada tahapan ini, petugas akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebab akan melakukan pemutakhiran secara door to door.
Demikian disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis 9 Juli 2020.
Menurut Tito, pada tahap pemutakhiran data pemilih ini, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat.
“Petugas mesti memakai alat pelindung diri. Itu butuh anggaran. Oleh karena itu, daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya,” kata Tito melalui keterangan tertulis Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri.
“Tahapan pemutakhiran data pemilih, adalah tahap rawan. Ada potensi penularan virus. Karena itu ini perlu ada alat-alat proteksi Covid-19 yang dasar seperti misalnya masker, sarung tangan, field shield, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan lainnya,” sambungnya.
Untuk memutakhirkan data pemilih yang positif Covid-19, kata Tito, petugas KPUD harus menggunakan pakaian APD lengkap dengan masker N95 dan lainnya.
“Pengadaan perlengkapan ini membutuhkan dana. Karenanya, daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana untuk penyelenggara segera mencairkannya,” imbaunya.
Tito menegaskan, sebagai Mendagri, dirinya tidak akan bosan untuk terus mengingatkan daerah yang belum mencairkan anggaran pemilihan secara 100 persen.
Bahkan, Tito mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, supaya anggaran pemilihan bisa segera cair.
“Karena untuk semua itu harus pakai uang. Maka KPU dan Bawaslu, ya mereka kalau bekerja betul-betul, ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk mereka membeli alat operasi ini dulu dan untuk alat operasional mereka,” bebernya.
“Maka saya muter tadi. Saya paling puas dari kemarin dua hari paling puas melihat Sultra, karena dari tujuh daerah, lima itu sudah 100 persen semua. Yang dua tinggal dikit lagi. Tapi begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa-apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen,” ungkap Mendagri.
Meski begitu, lanjut Mendagri, di Maluku Utara, ada satu daerah yakni Kota Tidore Kepulauan yang pencairan anggaran Pilkadanya cukup baik.
Namun untuk daerah lain, Mendagri menekankan agar segera mencairkannya. Seperti Kabupaten Pulau Taliabu yang dalam catatan Kemendagri, baru mencairkan anggaran untuk KPU sebesar 16,5 persen. Begitu juga dengan Halmahera Barat.
“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini. Jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi, tolong 100 persen kepada KPUD, Bawaslunya,” pungkasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
