Banten Hits – Sejumlah elemen masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Pemuda Pandeglang untuk Banten (FMP2B), menilai, Gubernur Banten Rano Karno sudah berani bermain-main dengan hukum dengan mengajukan pencopotan Sekda Banten Kurdi Matin kepada Presiden via Mendagri.
Hal tersebut disampaikan FMP2B yang merupakan gabungan dari berbagai elemen diantaranya, GP Ansor, LAakip, Peka Publik Law, PMII Staisman, Barak Bangsa ,Gemasaba, Repdem, Kelompok Studi Sosial Demokrasi (KSSD), Bem Fakultas Hukum Unma, melalui aksi aksi unjuk rasa (unras) di Tugu Jam Alun-alun Pandeglang, Selasa (1/9/2015),
“Aksi ini bentuk perlawanan kepada rano karno karena sudah berani bermain main dengan hukum. Pengajuan pencopotan Sekda oleh Rano tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terkesan politis,” tegas koordinator aksi, Sobana Ilham, kepada Banten Hits.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Rano mencopot Kurdi Matin. Pasalnya, jika hanya persoalan beredarnya video di youtube, ia menilai alasan orang nomor satu di Banten tersebut ngaur. Bahkan, FMP2B mempertanyakan statment Rano di beberapa media yang dianggap tidak konsisten.
“Rano ngomongnya di media berubah-ubah. Katanya, pengajuan pencopotan Sekda karena masalah video, tapi ngomong lagi kata Rano Sekdanya enggak bisa kerja, terus yang benar yang mana? Terus mau ngomong apa lagi dan yang jelas Rano harus diusir dari banten,” serunya.
Pernyataan Rano juga dinilai menyakiti hati rakyat Pandeglang. Pasalnya, Rano secara gamblang menyebut Kurdi Matin tidak bisa bekerja. Menurut Zaenal Abidin, salah satu pengunjuk rasa, justru yang harus dipertanyakan saat ini adalah kinerja sang Gubernur.
“Pernyataan beliau tidak pantas dikeluarkan. Dengan sikap seperti, itu kami menganggap bahwa Rano pemimpin yang pongah. Kami, pemuda dan masyarakat secara tegas tidak mengakui Rano sebagai gubernur,” tegas Zaenal dalam orasinya. (Nda)
